Trump Cabut Akses Jurnalis, AS Setujui Penjualan F-35 ke Saudi

Kendari, ıNarasikita - Pemerintah Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump mengambil langkah tegas terhadap media dengan mencabut kartu akses jurnalis di Gedung Putih terhadap tiga outlet utama, termasuk CNN, MS NOW, dan Politico. Keputusan ini berlaku setelah Presiden mengumumkan larangan peliputan terhadap ketiga media tersebut, menindaklanjuti tuduhan bahwa mereka menyebarkan informasi yang tidak akurat. Pada Sabtu pagi, sejumlah wartawan dari CNN dan MS NOW ditolak masuk kompleks Gedung Putih meski telah membawa identitas resmi, menandai pelanggaran akses fisik yang menimbulkan kekhawatiran terhadap kebebasan pers.

CNN menyatakan tetap berkomitmen pada misi jurnalistiknya meskipun menghadapi pembatasan akses, sementara MS NOW menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan upaya mengancam hak Amandemen Pertama. Trump sendiri menyatakan bahwa media-media yang dimaksud telah menyebar berita palsu secara sistematis, dan menegaskan kemungkinan perluasan larangan ke publikasi lain, termasuk The New York Times dan The Washington Post. Langkah ini menimbulkan kritik dari kalangan media dan aktivis demokrasi yang menganggapnya sebagai serangan terhadap kebebasan pers.

Di sisi lain, Departemen Luar Negeri AS mengumumkan persetujuan potensi penjualan jet tempur siluman F-35 ke Arab Saudi, dengan nilai total diperkirakan mencapai US$24,3 miliar atau sekitar Rp432,8 triliun. Penjualan ini mencakup 48 unit jet F-35 varian konvensional dan 49 mesin pendukung. Meskipun awalnya dikaitkan dengan normalisasi hubungan Arab Saudi-Israel, Trump dikabarkan telah memilih fokus pada kepentingan militer dan ekonomi tanpa kaitan dengan kesepakatan regional.

Israel menyampaikan kekhawatiran atas keputusan tersebut, dengan sumber keamanan tinggi menyebut bahwa kemampuan militer Saudi yang ditingkatkan melalui F-35 dapat mengubah keseimbangan kekuatan di Timur Tengah. Pihak Israel belum memberikan pernyataan resmi, tetapi kekhawatiran atas peningkatan kapasitas militer Riyadh terus menjadi isu strategis. Sementara itu, Iran menetapkan tujuh syarat yang harus dipenuhi AS untuk membuka kembali Selat Hormuz dan membuka perundingan, menurut pernyataan Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, Mohsen Rezaee, yang menyatakan bahwa AS harus menghentikan tindakan provokatif dan menarik dukungan militer dari wilayah tersebut.