Saham BYAN Melemah Meski RKAB Anak Usaha Disetujui

Kendari, ıNarasikita - Saham PT Bayan Resources Tbk (BYAN) menunjukkan penurunan signifikan pada penutupan perdagangan Senin (21/9), merosot 5,06% ke posisi Rp13.125 per saham, meskipun penerbitan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026 untuk tiga anak perusahaannya telah disahkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Pergerakan harga saham berlangsung dari pembukaan di Rp13.750, sempat naik ke level tertinggi Rp13.875 sebelum akhirnya melemah ke titik terendah Rp12.100 sebelum akhirnya menutup di angka tersebut.

Aktivitas perdagangan saham BYAN tercatat cukup tinggi, dengan volume transaksi mencapai 7,646 juta saham dan nilai transaksi mencapai Rp102,2 miliar. Frekuensi perdagangan tercatat sebanyak 7.123 kali, menunjukkan tingginya minat pasar terhadap saham emiten pertambangan batubara tersebut. Meskipun demikian, pergerakan harga tidak mencerminkan sentimen positif dari penerbitan RKAB yang diharapkan bisa mendukung ekspansi produksi.

Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM, Tri Winarno, memastikan bahwa proses evaluasi teknis dan kelayakan perusahaan telah selesai, sehingga penerbitan RKAB untuk tiga anak usaha BYAN dapat dilakukan. Ia menyatakan bahwa tambahan kuota produksi batubara yang diberikan berada dalam kisaran 15 hingga 20 juta ton, meskipun secara pasti belum disebutkan angka akhirnya. “Sudah, kalau sekarang sudah (penerbitan RKAB untuk Bayan),” tegasnya saat dikonfirmasi di Jakarta Selatan.

Terkait spekulasi yang menyebutkan kaitan antara perubahan kepemilikan saham dengan penerbitan RKAB, Tri Winarno menegaskan bahwa perubahan struktur pemegang saham tidak serta-merta memengaruhi izin operasional. Ia menekankan bahwa perubahan kepemilikan hanya sah jika telah mendapat persetujuan resmi dari menteri terkait, bukan sekadar kesepakatan awal antarpihak. “Pergantian pemegang saham itu harus seizin menteri. Jadi kalau misalnya itu apa itu namanya? Baru kesepakatan awal ya silakan saja. Tapi bahwa perubahan pemegang saham itu baru sah apabila sudah mendapat persetujuan menteri,” tegasnya.