Kemenkeu Tunda Pembayaran Cicilan Rp37 Triliun ke Kopdes Merah Putih

Kendari, ıNarasikita - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengonfirmasi bahwa pembayaran cicilan pertama atas pinjaman Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) sebesar Rp37 triliun belum dilakukan, meski jatuh tempo pada Jumat, 25 September. Penundaan ini disebabkan karena Kemenkeu belum menerima tagihan resmi dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2026.

Proses pembayaran baru dapat dilakukan setelah terjadi serah terima dana dari PT Agrinas ke Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, disertai berita acara serah terima yang telah diverifikasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di tingkat daerah. Tanpa dokumen resmi tersebut, pembayaran tidak dapat diproses meskipun anggaran telah disiapkan.

Plt. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Nufransa Wira Sakti, menegaskan bahwa meski pembayaran belum terjadi, pihaknya tetap menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam seluruh tahapan proses. Koordinasi intensif terus dilakukan dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan kelancaran pencairan dana sesuai aturan yang berlaku.

Pada konferensi pers APBNKita, Kemenkeu juga menyampaikan bahwa penempatan dana pemerintah di Himbara dilakukan dengan prinsip fleksibilitas, di mana dana dapat dicairkan kapan pun dibutuhkan. Langkah ini diambil dengan mempertimbangkan stabilitas sistem keuangan dan perbankan nasional. Selain itu, pemerintah tetap berkomitmen untuk menajamkan belanja negara sepanjang tahun guna menjamin efisiensi dan pencapaian target output anggaran.