49 Orang Jadi Tersangka Kerusuhan Setelah Aksi di Senayan

Kendari, ıNarasikita - Kepolisian Daerah Metro Jaya menetapkan 49 orang sebagai tersangka dalam kasus kerusuhan yang terjadi di sekitar kompleks DPR/MPR, Senayan, Jakarta, pada Kamis (27/8). Penetapan ini merupakan hasil penyelidikan menyeluruh terhadap seluruh orang yang diamankan pada hari peristiwa, dengan proses verifikasi dan sinkronisasi data yang telah selesai dilakukan oleh tim penyidik. Dari jumlah tersebut, 44 orang merupakan dewasa yang ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum, sementara lima lainnya adalah anak-anak yang berkonflik dengan hukum dan ditangani oleh Direktorat Reserse Pelayanan Perempuan dan Anak serta Perlindungan Perempuan dan Anak.

Sebanyak 273 orang yang sempat diamankan sebelumnya telah dipulangkan setelah menjalani pemeriksaan dan verifikasi administratif. Polisi menegaskan bahwa penambahan jumlah tersangka tidak melibatkan penambahan jumlah orang secara terpisah, melainkan hasil dari pendalaman peran dan keterlibatan dalam peristiwa. Dalam keterangan resmi, disebutkan bahwa tiga orang yang ditemukan membawa senjata tajam telah dimasukkan ke dalam kategori tersangka, namun hal ini bukan berarti ada penambahan jumlah tersangka secara eksplisit.

Berdasarkan hasil penyidikan, pelaku dikelompokkan ke dalam enam klaster berdasarkan peran dan tingkat keterlibatan. Klaster pertama terdiri dari 153 anak di bawah umur, termasuk 25 yang putus sekolah dan sejumlah anak usia 12 hingga 17 tahun, yang seluruhnya telah diserahkan ke Subdit PPA dan TPPO untuk pendalaman lebih lanjut. Klaster kedua mencakup 91 orang dewasa yang teridentifikasi sebagai perusuh biasa, sedangkan klaster ketiga terdiri dari 71 orang yang diduga melakukan perusakan fasilitas umum dan penganiayaan, dengan 45 di antaranya telah ditetapkan sebagai tersangka.

Klaster keempat terdiri dari tiga orang yang kedapatan membawa senjata tajam, yang semuanya telah ditetapkan sebagai tersangka. Selain itu, ditemukan dua klaster tambahan: klaster kelima yang berperan sebagai penggerak dan penyandang dana, serta klaster keenam yang bertugas merekrut massa untuk memicu kerusuhan. Semua data ini menjadi dasar hukum dalam penegakan hukum yang berkelanjutan terhadap pelaku kerusuhan.