Aliansi Milisi Ethiopia Ancam Kekuasaan Federal

Kendari, ıNarasikita - Tujuh kelompok bersenjata di Ethiopia telah menyepakati pembentukan aliansi strategis dengan tujuan menggulingkan pemerintah federal. Koalisi ini mencakup Front Pembebasan Rakyat Tigray (TPLF), milisi nasionalis Amhara Fano, Tentara Pembebasan Oromo (OLA), serta empat kelompok bersenjata lainnya yang aktif di wilayah utara dan tengah negara. Pergerakan ini terjadi setelah peningkatan signifikan dalam konsentrasi pasukan di perbatasan wilayah Tigray dalam beberapa bulan terakhir, menurut catatan Uni Afrika.

Wakil Presiden TPLF, Amanuel Assefa, mengonfirmasi bahwa aliansi baru ini dirancang untuk menumbangkan rezim saat ini dan membuka jalan bagi pemerintahan transisi. Ia menegaskan bahwa kolaborasi antar kelompok bertujuan menciptakan kekuatan bersama yang lebih solid dibandingkan dengan pendekatan terpisah yang sebelumnya dilakukan. Namun, hingga kini, pemerintah federal belum merilis pernyataan resmi terkait keberadaan koalisi tersebut.

Ketua analis regional dari Oslo New University College, Kjetil Tronvoll, menyatakan keraguan terhadap kemampuan aliansi untuk merebut kekuasaan secara langsung. Ia menyoroti dominasi pemerintah dalam hal peralatan militer, terutama pesawat tak berawak tempur yang tersebar luas. “Ini adalah perang pengorbanan bagi pihak pemberontak. Mereka mungkin tidak mampu bertahan dalam konflik panjang seperti ini,” ujarnya.

Tronvoll juga menekankan bahwa ancaman nyata baru muncul jika aliansi tersebut bisa beroperasi secara terkoordinasi sebagai satu komando militer terpadu. Dalam skenario itu, pemerintah harus menghadapi empat hingga lima front pertempuran secara bersamaan, yang akan menekan kapasitas operasional. Namun, ia mempertanyakan kelayakan kolaborasi jangka panjang, mengingat perbedaan ideologi yang sangat mencolok antar kelompok.

Konflik di Ethiopia memang telah berlangsung lama, khususnya di dua wilayah padat penduduk, Oromia dan Amhara. Pasukan federal telah terlibat dalam pertempuran terus-menerus dengan OLA sejak 2018, sementara konflik dengan milisi Fano telah berlangsung sejak 2023. Eskalasi terbaru memperbesar risiko kembali terjadinya kekerasan skala besar di wilayah yang sebelumnya telah mengalami kerugian manusia dan infrastruktur yang signifikan.