8 Terdakwa Kasus Korupsi LPEI Divonis di PN Jakpus

Kendari, ıNarasikita - Sidang putusan terhadap delapan terdakwa dalam perkara dugaan korupsi pembiayaan ekspor di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) periode 2015 hingga 2020 telah digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Majelis hakim yang diketuai Edward Agus menggelar sidang di ruang Muhammad Hatta Ali, dengan agenda pembacaan putusan terhadap para terdakwa yang diduga terlibat dalam penyelewengan dana negara melalui mekanisme pembiayaan ekspor.

Delapan terdakwa terdiri atas pejabat internal LPEI dan pihak swasta. Mereka adalah Andi Maulana Adjie, Intan Apriadi, Komaruzzaman, Gamaginta, Dwi Wahyudi, Ryan Wahyudi, Liu Raymond, serta Handoko Limaho. Peran mereka dinilai saling terkait dalam proses pengajuan dan pencairan dana yang melibatkan dokumen fiktif serta manipulasi data aset. Kerugian negara yang ditimbulkan dari aksi tersebut mencapai Rp992,82 miliar.

Jaksa sebelumnya menuntut hukuman beragam, mulai dari delapan tahun enam bulan hingga maksimal 13 tahun penjara. Enam terdakwa dari kalangan LPEI mendapat tuntutan delapan tahun enam bulan, sementara dua pelaku dari sektor swasta, Handoko Limaho dan Liu Raymond, dituntut masing-masing 11 dan 13 tahun penjara. Selain hukuman pidana, delapan terdakwa juga dituntut membayar denda Rp1 miliar, dengan subsider kurungan selama 190 hari.

Khusus untuk Handoko dan Liu, jaksa juga menuntut pengembalian uang pengganti sebesar Rp346,47 miliar dan Rp646,35 miliar. Jika tidak mampu membayar, keduanya terancam hukuman tambahan berupa kurungan lebih lama, masing-masing lima tahun enam bulan dan enam tahun enam bulan. Aksi korupsi dilakukan melalui pengajuan dokumen studi kelayakan dan penilaian aset yang dimanipulasi, termasuk data luas lahan sawit yang tidak sesuai kenyataan di lapangan.

Perbuatan para terdakwa diduga memanfaatkan dokumen fidusia, kontrak, dan tagihan fiktif untuk menyalurkan dana pembiayaan secara ilegal. Perkara ini didasarkan pada pasal-pasal terkait tindak pidana korupsi, termasuk Pasal 603 atau 604 juncto Pasal 20 huruf c KUHP Nasional, serta Pasal 8 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001.