Anak Mantan Presiden Sri Lanka Ditahan Terkait Skandal Pesawat

Kendari, ıNarasikita - Hakim Ketua Pengadilan Tinggi Kolombo, Asanga S. Bodaragama, memerintahkan penahanan sementara terhadap Namal Rajapaksa, anggota parlemen dari partai oposisi Sri Lanka Podujana Peramuna, hingga 18 September 2026. Keputusan ini diambil setelah pemeriksaan intensif oleh Komisi Penyelidikan Dugaan Penyuapan atau Korupsi (CIABOC). Penangkapan dilakukan setelah penyelidikan kembali menguat terkait transaksi pembelian pesawat dari Airbus pada 2013 yang mencapai nilai miliaran dolar AS.

Namal Rajapaksa secara tegas menolak segala tuduhan yang menyertainya dan menegaskan tidak terlibat dalam praktik korupsi. Hingga saat ini, pihak pengacaranya belum memberikan pernyataan resmi terkait status hukum kliennya. Penahanan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dan lembaga antikorupsi untuk memperluas cakupan penyelidikan terhadap praktik tidak transparan dalam pengelolaan perusahaan negara, khususnya terkait SriLankan Airlines.

Penyelidikan ini juga terkait dengan proses hukum internasional yang menjerat Airbus karena dugaan penyuapan dalam penjualan pesawat komersial. Pada 2020, perusahaan asal Eropa tersebut menyelesaikan perkara dengan membayar denda sebesar US$4 miliar atau setara Rp70,4 triliun kepada otoritas Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat. Delegasi Airbus dikabarkan telah tiba di Kolombo pada bulan Agustus untuk mendukung proses pemeriksaan yang sedang berlangsung.

Kasus ini semakin memperkuat tekanan terhadap keluarga Rajapaksa, yang selama puluhan tahun menjadi aktor dominan dalam politik Sri Lanka. Kini, dengan penahanan putra bungsu mantan presiden, isu korupsi dalam sektor publik kembali menjadi sorotan publik dan memperdalam kritik terhadap kinerja pemerintahan yang dianggap belum mampu menjaga akuntabilitas.

SriLankan Airlines dan Airbus belum merespons permintaan komentar terkait penangkapan Namal Rajapaksa maupun perkembangan penyelidikan yang sedang berlangsung. Proses hukum terhadap tokoh politik muda tersebut diperkirakan akan menjadi ujian bagi independensi kekuasaan hukum di Sri Lanka.