BKN Percepat Hak ASN Gugur di Papua

Kendari, ıNarasikita - Badan Kepegawaian Negara (BKN) memastikan proses pengakuan hak kepegawaian tiga aparatur sipil negara (ASN) dari Pemerintah Kabupaten Jayawijaya yang gugur dalam insiden penembakan di Distrik Muliama akan diprioritaskan. Ketiganya, yang berasal dari Dinas Pertanian, tewas saat menjalankan tugas pelayanan publik pada Rabu (9/9/2026), diduga menjadi korban kelompok kriminal bersenjata (KKB). Kepala BKN menyampaikan penghormatan tinggi atas pengabdian mereka hingga akhir hayat, meski di tengah kondisi keamanan yang kritis.

Proses administrasi sedang digodok bersama Pemkab Jayawijaya dan instansi terkait untuk memastikan kecepatan penyelesaian. Semua mekanisme hak akan diberlakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kenaikan pangkat anumerta setingkat lebih tinggi dari jabatan terakhir mereka. Selain itu, keluarga korban berhak atas santunan kematian akibat kecelakaan kerja, uang duka, biaya pemakaman, serta bantuan beasiswa bagi ahli waris yang memenuhi syarat.

Kewenangan BKN terbatas pada pemrosesan administrasi kepegawaian, namun tetap menekankan pentingnya kepastian hukum dan keadilan bagi keluarga yang ditinggalkan. Pemenuhan hak ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 sebagaimana telah diperbarui melalui PP Nomor 66 Tahun 2017, serta Peraturan Kepala BKN Nomor 5 Tahun 2016. Semua keputusan akan ditetapkan berdasarkan kelengkapan dokumen dan status kepegawaian masing-masing korban.

Zudan, Kepala BKN, menegaskan bahwa negara tidak akan mengabaikan jasa dan pengorbanan ASN yang gugur dalam menjalankan tugas negara. Ia menyampaikan rasa duka mendalam atas kehilangan tiga pegawai yang tetap berkomitmen pada pelayanan masyarakat meski berada di wilayah rawan konflik. Selain proses administrasi, BKN juga mendorong penegak hukum untuk menuntaskan kasus penembakan demi keadilan yang utuh.