Anak Mantan Presiden Sri Lanka Ditangkap Terkait Korupsi Pesawat

Kendari, ıNarasikita - Namal Rajapaksa, 40 tahun, resmi ditahan setelah menjalani pemeriksaan panjang lebih dari lima jam oleh Komisi Penyelidikan Dugaan Penyuapan atau Korupsi (CIABOC) Sri Lanka. Keputusan penahanan dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Kolombo, yang menetapkan masa tahanan hingga 18 September. Ia dituduh terlibat dalam skandal pembelian pesawat dari Airbus pada masa pemerintahan ayahnya, Mahinda Rajapaksa, yang kini menjadi fokus penyelidikan terkait dugaan penyuapan.

Penyelidikan ini merupakan bagian dari upaya lebih luas melawan praktik korupsi di sektor penerbangan negara. Delegasi dari Airbus dikabarkan telah tiba di Kolombo pada Agustus untuk mendukung proses pemeriksaan. Kasus ini juga terkait dengan penyelesaian internasional yang pernah dilakukan Airbus pada 2020, saat perusahaan tersebut membayar denda senilai US$4 miliar kepada otoritas Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat untuk menyelesaikan tuduhan penyuapan dalam penjualan pesawat.

Namal secara tegas menolak semua dakwaan dan menegaskan tidak bersalah. Pengacaranya belum memberikan pernyataan resmi. Namun, rekam jejak hukumnya sebelumnya tidak bersih—pada 2016, ia pernah ditangkap terkait dugaan pencucian uang dalam proyek properti senilai US$650 juta di Colombo yang melibatkan penggunaan lahan negara. Proyek tersebut sempat menuai kontroversi karena dugaan pembayaran rahasia untuk mengamankan izin.

Kini, Namal menjalani masa tahanan di Penjara Remand Colombo dengan penjagaan ketat. Ia diperbolehkan menerima tiga kunjungan harian dan meminta makanan dari rumah, yang telah disetujui pihak penjara. Partai politik yang dipimpinnya, Sri Lanka Podujana Peramuna (SLPP), menuding penangkapan ini memiliki motif politik, terutama karena jatuhnya rencana demonstrasi besar di Anuradhapura pada 12 September. SLPP menyebut tindakan tersebut sebagai upaya menghambat perlawanan oposisi.

Sementara itu, SriLankan Airlines dan Airbus belum merilis pernyataan resmi mengenai kasus ini. Penyelidikan terus berjalan, dan pihak berwenang menyatakan bahwa proses hukum akan dilanjutkan tanpa kompromi, terlepas dari latar belakang sosial atau politik terduga.