Anggaran Intervensi Gizi Turun, Fokus Logistik Dominan

Kendari, ıNarasikita - Pemerintah daerah mencatat penurunan signifikan dalam alokasi anggaran intervensi gizi sejak 2024, yang berdampak pada penurunan realisasi belanja terkait layanan kesehatan dan gizi spesifik. Data dari laporan hasil penandaan, pelacakan, dan evaluasi anggaran intervensi gizi pada APBD tahun 2026, yang disusun oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri, menunjukkan bahwa anggaran untuk intervensi gizi pada 2026 hanya tersisa sebesar Rp 20,2 triliun, lebih rendah dibandingkan Rp 26,3 triliun pada 2025 dan Rp 28,4 triliun pada 2024.

Realisasi anggaran intervensi gizi pun tidak pernah mencapai target alokasi, bahkan mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada 2023, realisasi hanya mencapai Rp 21,5 triliun, meningkat sedikit menjadi Rp 22,1 triliun pada 2024, dan Rp 22,4 triliun pada 2025. Namun, tren ini menunjukkan kontraksi belanja di sekitar 50% kabupaten/kota berdasarkan realisasi 2024, yang mengindikasikan perlunya peninjauan serius terhadap efektivitas penggunaan anggaran.

Dari sisi proporsi per komponen, logistik penyediaan layanan menjadi porsi terbesar pada 2026 sebesar 7,30%, meski mengalami penurunan dari 8,40% pada 2025. Sementara itu, suplementasi tablet tambah darah (TTD) menunjukkan tren kenaikan dari 5,86% menjadi 6,67%, kembali mendekati angka awal. Komponen imunisasi dan pemantauan pertumbuhan juga mengalami kenaikan, masing-masing mencapai 3,79% dan 3,21%, menjadi yang tertinggi dalam periode pengamatan.

Sebaliknya, beberapa komponen mengalami penurunan konsisten, seperti alat kesehatan penyediaan layanan yang turun dari 7,43% (2023) menjadi 2,40% pada 2026, serta pemeriksaan kehamilan yang menurun dari 11,75% (2023) menjadi 4,65% pada 2026. Komponen dengan kontribusi kecil, seperti promosi ASI eksklusif dan konseling PMBA, meski mengalami kenaikan kecil, tetap berada di level minimal.

Peningkatan proporsi pada sejumlah komponen seperti imunisasi dan pemantauan pertumbuhan menunjukkan pergeseran fokus dalam pendistribusian anggaran. Namun, dominasi logistik dan penurunan anggaran untuk alat kesehatan serta pemeriksaan kehamilan mengindikasikan adanya ketimpangan dalam alokasi yang berpotensi mengganggu kualitas layanan kesehatan ibu dan anak. Perlu evaluasi mendalam agar intervensi gizi tetap efektif dan berkelanjutan.