Anggaran Pemulihan Pertanian Aceh Masih Tertunda di Tataran Dinas

Kendari, ıNarasikita - Pemerintah pusat mencatat belum optimalnya penyerapan anggaran pemulihan sektor pertanian di Aceh, dengan realisasi masih berada di kisaran 50–60 persen dari total dana hampir Rp900 miliar yang dialokasikan untuk wilayah terdampak bencana di Sumatra. Dana tersebut berasal dari refocusing Kementerian Pertanian dan telah disalurkan ke dinas pertanian daerah, namun proses penyaluran di tingkat kabupaten dan kota di Aceh mengalami hambatan, menyebabkan program perbaikan sawah dan kebun tertunda.

Dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah di Jakarta, Menteri Dalam Negeri menyampaikan bahwa di Sumatra Utara dan Sumatra Barat, tingkat realisasi anggaran jauh lebih tinggi, mencapai 70–80 persen, menunjukkan perbedaan signifikan dalam efektivitas penyaluran di tingkat daerah. Ia menyoroti bahwa masyarakat yang terdampak telah mengajukan permohonan perbaikan, tetapi kendala birokrasi di dinas pertanian Aceh menjadi penghambat utama.

Untuk mempercepat penyerapan, pemerintah pusat telah melakukan koordinasi rutin melalui rapat daring mingguan dan mengirimkan tim pendamping ke Aceh. Langkah ini diambil sebagai respons atas adanya penundaan yang berdampak langsung pada pemulihan lahan pertanian dan ketahanan pangan di daerah. Kepala daerah diminta meningkatkan kinerja administrasi agar dana yang sudah cair dapat segera digunakan sesuai tujuan.

Dalam upaya peningkatan efisiensi, pemerintah juga mengambil alih perbaikan sarana penyuluh pertanian yang rusak, termasuk kantor dan fasilitas pendukung. Sebanyak 2.600–2.700 unit fasilitas rusak diperkirakan perlu diperbaiki, dengan target perbaikan berat selesai dalam dua bulan dan penyelesaian menyeluruh ditargetkan hingga tahun depan. PPL kini ditarik ke bawah koordinasi pusat untuk memastikan pelaksanaan program pusat berjalan cepat dan terkendali.

Menteri Pertanian menegaskan bahwa keberhasilan program pemulihan tidak hanya tergantung pada anggaran, tetapi juga pada kualitas implementasi. Ia menyebut PPL sebagai ujung tombak pelaksanaan kebijakan, sehingga perlunya dukungan fasilitas dan regulasi yang mendukung mobilitas dan kinerja lapangan. Selain itu, pemerintah juga mempertimbangkan kolaborasi dengan kejaksaan dan kepolisian untuk menangani dugaan praktik manipulasi harga yang dapat memicu inflasi pangan.