Anggaran Transmigrasi 2027 Tembus Rp972 Miliar, Fokus Pembangunan 78 Wilayah

Kendari, ıNarasikita - Kementerian Transmigrasi secara resmi mengkonfirmasi peningkatan anggaran tahunan 2027 hingga mencapai Rp972,227 miliar, menandai kenaikan signifikan dari pagu awal sebesar Rp400,27 miliar. Peningkatan ini disambut positif oleh pimpinan kementerian sebagai bentuk dukungan nyata dari DPR RI, khususnya Komisi V, dalam mendorong program pembangunan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan. Sekjen Kementerian Transmigrasi, Edy Gunawan, menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan tersebut, menegaskan bahwa anggaran baru ini akan digunakan secara optimal untuk mendukung program teknis dan peningkatan sistem pendukung di lapangan.

Dana tersebut dibagikan secara merata ke tiga unit utama kementerian, dengan alokasi terbesar diberikan kepada Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi sebesar Rp384,13 miliar, disusul Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi senilai Rp223,93 miliar, dan Sekretariat Jenderal menerima Rp329,63 miliar. Dari total anggaran Sekretariat Jenderal, 93,7% dialokasikan untuk program Dukman (Dukungan Manajemen), sementara 6,3% digunakan untuk dukungan teknis operasional.

Pada tahun 2027, program pembangunan kawasan transmigrasi akan dilaksanakan di 78 kabupaten dan kota, tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Wilayah Sumatera menjadi yang paling banyak disasar dengan 22 kabupaten/kota, disusul Sulawesi dengan 24 lokasi, Kalimantan 12 lokasi, Nusa Tenggara 7, Maluku 3, dan Papua 6. Pembangunan tidak hanya mencakup permukiman, tetapi juga meliputi penyelesaian isu pertanahan, penerbitan sertifikat hak milik (SHM), dan pengukuran lahan bagi transmigran, termasuk transmigran T1 dan T2.

Kegiatan program diarahkan melalui lima pilar utama: Trans Tuntas, Transmigrasi Lokal, Trans Gotong Royong, serta pendukung lainnya. Trans Tuntas fokus pada inventarisasi hak pengelolaan lahan (HPL) dan percepatan penerbitan SHM, sementara Transmigrasi Lokal menopang pembangunan sarana dasar seperti jalan, jembatan, air bersih, dan rumah transmigran. Trans Gotong Royong mengedepankan kerja sama lintas sektor, termasuk fasilitasi sarana produksi, lembaga sosial budaya, dan alat pasca panen, guna mendukung pengembangan ekonomi kawasan.