Aljazair Putus Hubungan Diplomatik dengan UEA

Kendari, ıNarasikita - Aljazair secara resmi menghentikan hubungan diplomatik dengan Uni Emirat Arab (UEA) pada hari Kamis, menegaskan bahwa langkah tersebut diambil setelah upaya diplomasi yang berkelanjutan tidak menghasilkan perbaikan. Pemerintah Aljazair menyatakan bahwa tindakan UEA telah melampaui batas toleransi, meskipun tidak merinci secara rinci apa yang menjadi pemicu keputusan tersebut. Kementerian Luar Negeri Aljazair menegaskan bahwa semua upaya untuk menjaga hubungan bilateral telah ditempuh, namun hasilnya tidak memuaskan.

Dalam pernyataan resminya yang dikutip oleh media internasional, pihak Aljazair menyatakan bahwa tindakan UEA telah mencapai titik yang tidak dapat diterima lagi. Ketegangan antara kedua negara telah berlangsung selama beberapa tahun terakhir, terutama terkait posisi berbeda dalam isu-isu krusial seperti konflik Israel-Palestina dan status wilayah Sahara Barat. Aljazair tetap berkomitmen mendukung kemerdekaan Sahara Barat melalui Front Polisario, sementara UEA telah mengakui kedaulatan Maroko atas wilayah tersebut sejak tahun 2020.

Di sektor penerbangan, Aljazair mengumumkan penutupan wilayah udaranya terhadap semua pesawat sipil dan militer yang terdaftar di UEA, mulai Jumat (11/9). Namun, penerbangan komersial UEA yang saat ini beroperasi dari dan menuju ibu kota Aljir tetap diperbolehkan berjalan hingga akhir tahun 2026, sesuai dengan kontrak yang masih berlaku. Keputusan ini mencerminkan kebijakan yang mempertimbangkan aspek operasional sekaligus menunjukkan sikap tegas terhadap krisis diplomatik.

Pihak UEA merespons dengan menyatakan harapan agar pemutusan hubungan bersifat sementara. Mereka menegaskan komitmen terhadap hubungan antar-masyarakat dan kepentingan bersama, serta menekankan pentingnya komunikasi terbuka dalam menjaga hubungan antarnegara. Anwar Gargash, penasihat diplomatik Presiden UEA, menekankan bahwa hubungan internasional seharusnya didasarkan pada rasionalitas dan kejelasan, bukan pada isyarat yang memerlukan penafsiran.

Ketegangan ini merupakan puncak dari ketegangan struktural yang telah berlangsung sejak perjanjian layanan penerbangan antara kedua negara dibatalkan pada Februari 2026, setelah sebelumnya ditandatangani pada Mei 2013. Perbedaan pandangan dalam isu-isu regional, terutama terkait normalisasi dengan Israel dan pengaruh di kawasan Sahel, menjadi akar dari pergeseran hubungan diplomatik yang kini berakhir dengan pemutusan hubungan.