Arab Saudi Kembali Buka Bandara Internasional Riyadh Setelah Serangan Drone

Kendari, ıNarasikita - Kerajaan Arab Saudi secara resmi membuka kembali operasional Bandara Internasional King Khalid di Riyadh untuk penerbangan domestik dan internasional, dua minggu setelah penutupan darurat akibat serangan udara yang menewaskan 13 orang dan melukai lebih dari 300 lainnya. Pembukaan kembali terminal utama ini dilakukan secara bertahap, dengan Terminal 1 kembali melayani penerbangan dalam negeri, sementara Terminal 2 dijadikan pusat penerbangan internasional yang dioperasikan oleh maskapai nasional.

Meskipun demikian, otoritas pertahanan Saudi tetap menghadapi ancaman berkelanjutan dari milisi Houthi yang terus melancarkan serangan dengan drone dan rudal jelajah ke wilayah ibu kota dan kota-kota strategis di selatan, seperti Khamis Mushait. Pihak berwenang melaporkan telah mencegat sepuluh rudal balistik dan dua drone yang ditembakkan dari wilayah Yaman, serta mengonfirmasi adanya dua drone dan satu rudal balistik yang mengarah ke Riyadh.

Peringatan darurat sebelumnya telah dikeluarkan untuk wilayah Riyadh, Abha, dan Khamis Mushait, namun segera dicabut setelah situasi dinilai terkendali. Pihak bandara menegaskan bahwa keamanan penerbangan tetap menjadi prioritas utama, meskipun kelompok Houthi tetap menyatakan King Khalid sebagai target militer dan memperingatkan semua pihak untuk tidak menggunakan fasilitas tersebut. Juru bicara militer Houthi, Yahya Saree, menegaskan bahwa serangan akan terus dilanjutkan jika tidak ada perubahan dalam kebijakan Saudi.

Pembukaan kembali bandara ini terjadi di tengah ketegangan meningkat di kawasan, terutama setelah Houthi merebut wilayah strategis di sepanjang pantai Laut Merah, dekat Selat Bab el-Mandeb—salah satu jalur maritim paling kritis di dunia. Perang saudara Yaman yang kembali memanas telah menghancurkan gencatan senjata yang sempat berjalan sejak 2022, dan Arab Saudi pun memperkuat respons militernya sebagai bagian dari koalisi yang telah terlibat sejak 2015 untuk mendukung pemerintah Yaman yang diakui secara internasional.