Ratusan Ribu Warga Israel Desak Pertanggungjawaban atas Kegagalan Keamanan

Kendari, ıNarasikita - Ribuan warga Israel memadati Lapangan Sandera di Tel Aviv dalam aksi protes besar yang menyoroti kegagalan sistem keamanan negara dalam mencegah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Aksi yang digelar tiga hari sebelum pemilihan umum ini menjadi puncak perjuangan keluarga korban yang terbawa ke Gaza tiga tahun lalu. Dewan Oktober, organisasi yang didirikan oleh keluarga sandera, menyatakan bahwa aksi ini bukan sekadar unjuk rasa, melainkan upaya menyelamatkan kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Demonstrasi yang dimulai dari Lapangan Rabin bergerak menuju Lapangan Sandera dengan komposisi massa yang padat dan antusias. Suara sorak dan teriakan dukungan mengiringi pergerakan massa, termasuk seruan kepada tokoh oposisi Gadi Eisenkot, yang dianggap sebagai kandidat penantang utama Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Massa menyambutnya dengan teriakan: “Siapa yang datang? Perdana Menteri berikutnya!”, menunjukkan ketegangan politik yang memanas menjelang pemilu.

Hasil jajak pendapat terbaru menunjukkan persaingan ketat antara blok kanan yang dipimpin Netanyahu dan blok yang dipimpin Eisenkot. Kedua kubu dinilai berada dalam posisi seimbang, tanpa satupun yang diprediksi meraih mayoritas kursi parlemen. Pemilu ini diyakini akan menentukan arah kebijakan luar negeri, khususnya terkait kemungkinan serangan lanjutan ke Iran, yang dianggap lebih rendah jika Eisenkot terpilih. Namun, sejumlah isu strategis seperti penolakan terhadap pembentukan negara Palestina tetap menjadi kesepakatan bersama di antara mayoritas partai.

Sebelum aksi, Dewan Oktober telah memperingatkan aparat keamanan mengenai potensi gangguan dari kelompok pendukung pemerintah yang berafiliasi dengan koalisi. Mereka mengirim surat resmi kepada Kepala Kepolisian untuk mengantisipasi provokasi. Di sisi lain, pemerintah Netanyahu menolak permintaan pembentukan komisi penyelidikan mandiri, menggantinya dengan komisi berbasis politik di mana separuh anggota ditunjuk oleh pemerintah. Oposisi menolak komisi tersebut dan menyatakan akan memboikotnya, menegaskan bahwa keadilan hanya bisa ditegakkan melalui proses yang independen dan bebas dari intervensi politik.