AS Larang Penggunaan AI DeepSeek di Instansi Pemerintah

Kendari, ıNarasikita - Kementerian Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat (DHS) secara resmi melarang penggunaan sistem kecerdasan buatan DeepSeek oleh semua lembaga pemerintah sipil. Keputusan ini dikeluarkan pada Senin, 19 Oktober, sebagai bagian dari langkah pencegahan terhadap risiko keamanan siber yang dianggap mengancam. Larangan mencakup penghapusan platform tersebut dari semua perangkat dan sistem IT yang digunakan oleh aparatur negara, termasuk kementerian, lembaga pemerintah daerah, dan instansi terkait.

DHS menekankan bahwa DeepSeek, yang berasal dari China, memicu kekhawatiran serius terkait transfer data sensitif ke server yang berlokasi di wilayah Tiongkok. Dalam pernyataannya, pihak berwenang menyebut bahwa sistem hukum di China memungkinkan pemerintah untuk mengakses data perusahaan swasta secara paksa, termasuk informasi yang dikumpulkan oleh platform digital. Hal ini menimbulkan potensi eksploitasi data milik negara, termasuk dokumen rahasia dan informasi strategis milik pemerintah AS.

Perusahaan DeepSeek, yang dikenal sebagai salah satu pelopor di bidang AI di Tiongkok, baru-baru ini meluncurkan model terbaru mereka, DeepSeek V4, pada April 2025, yang kemudian diperbarui menjadi versi lebih cepat dan efisien pada awal Oktober. Keunggulan teknologi dan biaya operasional yang rendah membuat platform ini menarik bagi berbagai organisasi, tetapi justru menjadi alasan utama kekhawatiran di AS. Pemerintah AS menduga bahwa perusahaan AI asal China, termasuk DeepSeek, secara sistematis meniru atau mengeksploitasi teknologi canggih yang dikembangkan oleh perusahaan AS.

Kebijakan ini juga mencerminkan ketegangan geopolitik yang kian memanas dalam kompetisi global di sektor teknologi. Di sela-sela pertemuan antara pemimpin Tiongkok Xi Jinping dan mantan Presiden AS Donald Trump di Gedung Putih pada September, kedua belah pihak menyepakati perlunya saluran komunikasi khusus untuk mengelola insiden terkait AI. Pertemuan lanjutan yang dijadwalkan di Shenzhen, China, pada bulan November diperkirakan akan membahas isu ini lebih dalam, termasuk kerangka kerja sama atau batasan penggunaan teknologi lintas negara.