AS Siarkan Langsung Eksekusi Terdakwa Terorisme

Kendari, ıNarasikita - Pemerintah Amerika Serikat telah mengumumkan rencana menayangkan secara daring eksekusi terhadap Nidal Hasan, mantan tentara yang divonis bersalah atas penembakan di pangkalan militer Fort Hood, Texas, pada 2009. Eksekusi yang akan dilakukan dengan regu tembak pada bulan Desember ini bakal disiarkan secara langsung melalui platform digital, menandai langkah kontroversial dalam praktik hukuman mati di negara demokrasi paling berpengaruh di dunia. Keputusan ini diambil sebagai bagian dari pendekatan pemerintah dalam menekankan konsekuensi serius atas tindakan terorisme, sekaligus menjadi bentuk peringatan publik.

Pemilihan metode eksekusi terbuka ini menciptakan kegaduhan di kalangan akademisi dan aktivis hak asasi manusia. Michael Radelet, pakar hukuman mati dari University of Colorado, menyatakan keheranan terhadap kembali munculnya praktik publik yang pernah ditinggalkan lebih dari setengah abad lalu. Ia menekankan bahwa dukungan terhadap hukuman mati telah menurun signifikan sejak puncaknya pada 1994, kini hanya mencapai 52 persen, dengan kebanyakan publik lebih memilih hukuman penjara seumur hidup tanpa peluang pembebasan bersyarat.

Sonya Lea, penulis buku tentang eksekusi publik terakhir di AS, menyampaikan kekhawatiran mendalam atas rencana ini. Ia menggambarkan peristiwa eksekusi Rainey Bethea pada 1936 di Owensboro, Kentucky—yang pernah menjadi tontonan massal bagi puluhan ribu orang—sebagai karnaval kebrutalan yang memalukan sejarah negara. Ia menyayangkan bahwa teknologi modern kini memungkinkan eksekusi dilakukan secara global dan instan, menjangkau jutaan penonton, jauh melampaui batas ruang fisik yang pernah terjadi pada masa lalu.

Dalam konteks politik saat ini, sejumlah pakar menyebut bahwa keputusan tersebut mungkin dipengaruhi oleh dinamika polarisasi dan retorika kebijakan yang memperkuat sentimen keras terhadap ancaman terorisme. Kurt Gray dari Ohio State University menilai bahwa meski tidak semua warga AS mendukung eksekusi terbuka, sebagian besar mungkin telah kehilangan sensitivitas terhadap bentuk kekerasan negara. Baginya, keputusan ini bukan sekadar kebijakan hukum, melainkan simbol pergeseran nilai dalam masyarakat yang mulai menoleransi tindakan represif sebagai bentuk keadilan.