Australia Minta AS-China Sepakati Aturan Global Kendalikan AI

Kendari, ıNarasikita - Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, menekankan urgensi kerja sama internasional dalam mengatur kecerdasan buatan, khususnya antara dua kekuatan teknologi utama dunia, Amerika Serikat dan Tiongkok. Pernyataan ini disampaikan saat dirinya berkunjung ke markas Apple di Cupertino, California, sebelum menghadiri sidang Majelis Umum PBB di New York. Ia menilai bahwa tanpa aturan bersama, risiko penggunaan AI secara tidak bertanggung jawab akan semakin tinggi.

Albanese menyarankan agar kedua negara membentuk kesepakatan serupa dengan Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir tahun 1970, yang berhasil membatasi penyebaran senjata nuklir secara global. Menurutnya, kecerdasan buatan saat ini berada di posisi yang sama pentingnya dengan teknologi senjata nuklir dalam konteks keamanan global. Ia menekankan bahwa manusia harus tetap menjadi pihak yang mengendalikan teknologi, bukan sebaliknya.

Dalam kesempatan tersebut, Albanese menyatakan bahwa momentum sidang PBB menjadi platform strategis untuk mengajak para pemimpin dunia merumuskan kerangka kerja bersama. Ia menegaskan bahwa kecepatan inovasi AI tidak boleh mengalahkan kebutuhan akan regulasi yang memadai. “Kita tidak bisa hanya menjadi penonton dalam revolusi ini,” ujarnya, menekankan pentingnya tindakan kolektif sebelum teknologi melampaui kontrol.

Seruan ini muncul di tengah meningkatnya perdebatan global mengenai kecepatan pengembangan AI. Beberapa tokoh teknologi, seperti Dario Amodei dari Anthropic, Sam Altman dari OpenAI, dan Elon Musk dari SpaceX, telah mendukung perlambatan terkoordinasi untuk memastikan keamanan sistem. Namun, respons dari pemimpin AS saat ini berbeda, dengan Presiden Donald Trump menolak ide perlambatan dan justru mengumumkan pembentukan satuan tugas khusus, yang disebut “AI Force”, untuk melindungi keunggulan industri AS.