Bahlil Siap Hentikan Ekspor Energi ke Negara yang Tak Hormati Kedaulatan RI

Kendari, ıNarasikita - Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa pemerintah tidak segan menghentikan aliran ekspor komoditas energi kepada negara yang dinilai tidak menghargai kedaulatan Indonesia. Keputusan tersebut merupakan bagian dari strategi perlindungan terhadap kebutuhan energi dalam negeri, terutama dalam masa yang disebutnya sebagai fase bertahan atau *survival* ekonomi dan energi. Ia menekankan bahwa keputusan ini bukan sekadar politik, melainkan bentuk konkret dari prinsip kedaulatan yang harus dijunjung tinggi.

Dalam pernyataannya yang disiarkan langsung melalui kanal YouTube Kementerian ESDM, Bahlil menyampaikan bahwa evaluasi terhadap negara-negara penerima ekspor akan dilakukan secara ketat. Jika suatu negara dianggap tidak menjunjung Indonesia sebagai mitra setara, maka kontrak ekspor energi—termasuk gas—dapat dipertimbangkan untuk tidak diperpanjang. Ia menekankan bahwa keputusan ini bukan ancaman semata, melainkan bentuk peringatan terhadap sikap yang dianggap tidak proporsional dalam hubungan internasional.

Di sisi lain, Bahlil menyatakan bahwa negara yang bersikap kooperatif dan menghargai Indonesia akan diberi kesempatan prioritas, bahkan tanpa kontrak formal sebelumnya. Pemerintah siap membuat perjanjian langsung untuk memastikan aliran energi tetap mengalir ke mitra yang berkomitmen pada kesetaraan. Ia menegaskan bahwa prinsip ini lahir dari pengalaman sejarah panjang, di mana kemerdekaan Indonesia diraih melalui perjuangan getir, bukan sebagai hadiah dari pihak lain.

Bahlil menyoroti ironi bahwa negara yang kemerdekaannya didapat dari pemberian justru sering kali bersikap superior terhadap negara yang merdeka melalui perjuangan. Ia menegaskan bahwa kemerdekaan Indonesia lahir dari darah, keringat, dan nyawa, dan tidak boleh dinilai remeh oleh siapa pun. Dalam konteks ini, kebijakan penghentian ekspor bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga simbol perlawanan terhadap ketidakadilan global dalam hubungan antarbangsa.

Keputusan ini muncul sebagai respons atas pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna, yang menekankan kondisi strategis Indonesia saat ini. Dengan mempertimbangkan kelangsungan pasokan energi dalam negeri, Bahlil menyatakan bahwa ekspor gas ke negara tetangga—yang sebelumnya sudah berjalan—kini sedang dievaluasi secara mendalam, termasuk kemungkinan penundaan perpanjangan kontrak demi memenuhi kebutuhan dalam negeri secara penuh.