Bantuan Beras 30 Kg Dirapel untuk 33 Juta Penerima Mulai Pekan Ini

Kendari, ıNarasikita - Pemerintah resmi memulai penyaluran bantuan beras sebanyak 30 kilogram per keluarga untuk periode Oktober hingga Desember, yang disalurkan secara sekaligus atau dirapel. Kebijakan ini ditegaskan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, dalam kunjungan kerjanya di Makassar, menyusul persiapan logistik yang telah rampung. Bantuan tersebut ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang tercatat dalam kategori desil 1 hingga 4, dengan total penerima sebanyak 33,2 juta orang.

Pendistribusian dilakukan secara serentak untuk menghindari kegagalan penyaluran yang pernah terjadi dalam sistem sebelumnya. Dengan dirapelnya tiga bulan dalam satu waktu, diharapkan proses distribusi lebih efisien dan masyarakat tidak mengalami kekurangan stok di tengah bulan. Seluruh bantuan beras yang tersedia hingga akhir tahun dipastikan mencapai 1 juta ton, dipastikan siap didistribusikan melalui berbagai saluran yang telah ditentukan.

Di samping bantuan beras, pemerintah juga menyediakan 1 juta ton beras bersubsidi dengan harga terjangkau Rp12.500 per kilogram. Bantuan ini dimaksudkan bagi masyarakat yang memilih membeli secara langsung namun tetap membutuhkan harga stabil. Beras subsidi tersebut telah didistribusikan oleh Bulog ke sejumlah pasar tradisional, serta akan diperluas melalui jaringan Koperasi Desa Merah Putih yang telah beroperasi di berbagai daerah.

Untuk menjaga harga komoditas utama seperti telur dan ayam, pemerintah menargetkan penurunan biaya pakan lewat pelelangan stok jagung milik Bulog. Stok jagung yang tersedia mencapai sekitar 140 ribu ton, dilelang dengan harga antara Rp5.000 hingga Rp5.500 per kilogram. Langkah ini diharapkan mampu menekan kenaikan harga pakan, sehingga harga telur dan ayam tetap terkendali di pasaran.

Tujuan utama dari seluruh kebijakan ini adalah memastikan ketersediaan pangan yang stabil serta menjaga daya beli masyarakat hingga akhir tahun. Dengan pendekatan terintegrasi antara bantuan langsung, subsidi harga, dan pengendalian biaya produksi, pemerintah menegaskan komitmennya untuk melindungi masyarakat dari tekanan inflasi pangan.