Pemerintah Diminta Segera Beri Subsidi Truk Listrik

Kendari, ıNarasikita - Pemerintah diminta menghadirkan kebijakan subsidi khusus untuk truk listrik guna mendorong adopsi kendaraan ramah lingkungan di sektor logistik. Arif Wismadi, peneliti dari Center for Transportation and Logistics Studies UGM, menegaskan bahwa distribusi barang merupakan kebutuhan dasar masyarakat, sehingga transformasi armada angkutan barang menjadi prioritas strategis dalam upaya mempercepat transisi energi nasional.

Harga truk listrik saat ini masih jauh lebih tinggi dibandingkan truk konvensional, berkisar dua hingga tiga kali lipat. Kondisi ini menjadi penghambat utama bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) yang mengandalkan kendaraan untuk operasional harian. Arif menyoroti ketidaktepatan sasaran kebijakan subsidi saat ini, yang cenderung menguntungkan masyarakat berpenghasilan tinggi yang membeli mobil listrik pribadi, bukan kendaraan komersial untuk kebutuhan distribusi.

Untuk menyeimbangkan akses, Arif mengusulkan relaksasi kebijakan pembiayaan dari sektor perbankan. Ia menyarankan agar bank dapat mempertimbangkan STNK sebagai agunan dalam proses kredit truk listrik, sehingga memudahkan UMKM mendapatkan pendanaan tanpa harus menyerahkan aset berharga lainnya. Langkah ini dinilai dapat mendorong partisipasi pelaku usaha mikro dalam program elektrifikasi transportasi.

Dampak lingkungan menjadi alasan krusial lainnya. Meskipun jumlah truk dan bus di Indonesia hanya sekitar 2,3 juta unit atau 3,9 persen dari total kendaraan konvensional, mereka menjadi penyumbang emisi karbon tertinggi. Data dari Korlantas Polri menunjukkan dominasi emisi dari armada angkutan berat, sehingga elektrifikasi sektor ini menjadi kunci dalam pencapaian target netralitas karbon nasional.