BI Turunkan GWM, Perbankan Respons Positif

Kendari, ıNarasikita - Bank Indonesia resmi menurunkan tingkat Giro Wajib Minimum (GWM) untuk sektor perbankan, dengan keputusan yang dikeluarkan dalam Rapat Dewan Gubernur Bulanan Oktober 2026. Untuk bank konvensional, GWM akan berkurang dari 9% menjadi 7%, mulai 1 November 2026 secara bertahap. Sementara itu, bank syariah dan unit usaha syariah mengalami penurunan dari 7,5% ke 5,5%, dengan tahapan pertama turun ke 6,5% pada 1 November, dan mencapai target akhir pada 1 Desember 2026. Keputusan ini diharapkan menjadi stimulus likuiditas yang signifikan bagi industri perbankan.

Berbagai perwakilan asosiasi perbankan menyatakan dukungan terhadap kebijakan tersebut. Hery Gunardi, Ketua Umum Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas), menilai penurunan GWM akan memperkuat fungsi intermediasi perbankan dan mendorong peningkatan rasio pinjaman terhadap simpanan (LDR). Ia menegaskan bahwa langkah ini akan membuka ruang lebih besar bagi bank untuk menyalurkan kredit, terutama dalam konteks pemulihan ekonomi akhir tahun 2026.

Kondisi likuiditas yang sempat mengalami tekanan akibat koreksi pasar saham pekan lalu menjadi salah satu alasan utama dukungan dari pelaku industri. Hendra Lembong, Wakil Ketua Umum Perbanas dan Presiden Direktur BCA, menyebut likuiditas pasar masih kaku, sehingga penurunan GWM dinilai sebagai respons tepat. Lani Darmawan, Presiden Direktur CIMB Niaga, menambahkan bahwa meski likuiditas tersedia, biaya dana tetap tinggi, sehingga kebijakan ini diharapkan meringankan tekanan tersebut.

Perwakilan Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo), Koko Tjatur Rachmadi, menyampaikan apresiasi atas penurunan GWM untuk bank syariah. Ia menyoroti dampak negatif dari gejolak pasar keuangan terhadap likuiditas perbankan, yang kini dinilai sangat ketat. Dengan penurunan ini, diharapkan terjadi kelonggaran dalam perputaran dana, terutama menjelang akhir tahun yang menjadi periode krusial bagi penyaluran pembiayaan. Ia juga menekankan perlunya langkah lanjutan dari otoritas untuk mendorong aktivitas ekonomi.

Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) turut memberikan respons positif, menilai kebijakan ini penting bagi Bank Pembangunan Daerah (BPD) dalam memperkuat peran sebagai penopang ekonomi daerah. Ketua Umum Asbanda, Agus Haryoto Widodo, menekankan bahwa fleksibilitas likuiditas yang lebih baik akan mendukung pembiayaan UMKM, modal kerja pelaku usaha, dan sektor produktif lainnya. Ia menilai keberhasilan kebijakan ini akan terukur dari luasnya akses pembiayaan yang sehat dan manfaat yang dirasakan masyarakat serta dunia usaha.