Block the Merger Ajukan Gugatan Hukum Hadapi Akuisisi WBD

Kendari, ıNarasikita - Sebuah kelompok advokasi yang menamakan diri Block the Merger mengajukan permohonan hukum amicus brief kepada Pengadilan Federal California, menyusul sidang penting terkait rencana akuisisi Warner Bros. Discovery oleh Paramount Skydance. Permohonan ini diajukan pada Kamis (24/9) pagi, menjelang keputusan hakim Araceli Martínez-Olguín mengenai kelanjutan kesepakatan bernilai US$111 miliar. Kelompok tersebut menilai bahwa kesepakatan yang telah dicapai antara Paramount dan 12 negara bagian penggugat tidak memadai secara hukum dan tidak dapat ditegakkan secara efektif.

Block the Merger, yang terdiri dari organisasi seperti The Committee for the First Amendment, Free Press, Freedom of the Press Foundation, Future Film Coalition, dan International Documentary Association, menekankan pentingnya keterlibatan pihak-pihak berkepentingan dalam proses hukum. Mereka menilai bahwa keputusan yang mengesampingkan pandangan mereka dapat membahayakan kebebasan berpendapat, hak konsumen, serta stabilitas industri kreatif. Dalam pernyataan hukum, Jessica J. González, Co-CEO Free Press dan salah satu kuasa hukum, menyatakan bahwa ratusan ribu warga telah mendesak jaksa agung untuk bertindak tegas dan melindungi kepentingan publik.

Kesepakatan sebelumnya antara Paramount Skydance dan koalisi 12 negara bagian penggugat, yang dirancang untuk mengatasi tantangan antimonopoli, telah menghapus hambatan utama bagi merger. Namun, kelompok ini menilai bahwa kompromi tersebut tidak cukup kuat dan mengabaikan keberlanjutan perlindungan terhadap kebebasan pers serta perlindungan pekerja di sektor media. Mereka menuntut hak untuk hadir secara resmi dalam sidang guna mengevaluasi dampak dari kesepakatan tersebut terhadap keberagaman konten dan akses publik terhadap informasi.

Hakim Martínez-Olguín kini tengah menimbang apakah akan menyetujui akuisisi atau meminta pertimbangan lebih lanjut. Sementara itu, Jaksa Agung California Rob Bonta, yang memimpin koalisi penggugat, menyatakan bahwa kesepakatan yang telah dicapai memiliki ketentuan yang “sangat kuat” dan memadai untuk melindungi kepentingan publik. Namun, tuntutan dari Block the Merger menunjukkan bahwa perdebatan hukum dan sosial mengenai kekuasaan media dan konsentrasi kepemilikan masih sangat sensitif dan terus berkembang.