BNI Perpanjang Buyback Saham untuk Jaga Kepentingan Pemegang Saham

Kendari, ıNarasikita - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) memutuskan melanjutkan aksi korporasi pembelian kembali saham (buyback) hingga 26 Oktober 2026, sebagai bagian dari strategi jangka panjang dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan bisnis dan nilai pemegang saham. Keputusan ini diambil dalam konteks dinamika pasar modal yang terus berkembang, dengan pertimbangan mendalam terhadap kondisi keuangan perusahaan dan kebutuhan modal operasional.

Kinerja perusahaan hingga Agustus 2026 menunjukkan pertumbuhan yang solid, dengan total aset mencapai Rp1.434,1 triliun, naik 24,8% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penyaluran kredit tumbuh 27,1% menjadi Rp977,2 triliun, sementara dana pihak ketiga (DPK) meningkat 29,4% menjadi Rp1.124,7 triliun. Dari sisi profitabilitas, pendapatan bunga bersih mencapai Rp28,9 triliun, naik 14,3% YoY, sedangkan laba bersih tercatat sebesar Rp14,33 triliun, meningkat 6,9% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Corporate Secretary BNI, Okki Rushartomo, menegaskan bahwa pelaksanaan buyback dilakukan secara hati-hati dan berkelanjutan, tanpa mengorbankan kecukupan modal atau prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Ia menekankan bahwa langkah ini merupakan bentuk kepercayaan terhadap prospek bisnis BNI yang tetap kokoh, meskipun di tengah fluktuasi pasar. Pemantauan terus dilakukan terhadap kondisi pasar dan peluang perpanjangan periode, selama tetap sesuai dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

BNI menekankan komitmen untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pemegang saham, pengembangan bisnis, dan kesehatan permodalan. Dengan fondasi fundamental yang kuat dan dukungan lingkungan makroekonomi yang kondusif, perseroan optimistis dapat menjaga pertumbuhan yang berkelanjutan serta memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan. Transformasi BUMN yang dipimpin Danantara Indonesia turut mendorong perkuatan tata kelola dan orientasi jangka panjang dalam setiap kebijakan strategis.