BNPB dan Ombudsman Perkuat Pengawasan Layanan Kebencanaan di NTT dan Sumatra

Kendari, ıNarasikita - Kerja sama strategis antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Ombudsman Republik Indonesia kini diperkuat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam penanganan bencana. Fokus utama kolaborasi ini adalah pemantauan terhadap distribusi bantuan, akses layanan dasar, mekanisme pengaduan, serta respons pemerintah terhadap kebutuhan warga yang terdampak di Nusa Tenggara Timur dan wilayah Sumatra yang terdampak banjir. Tujuan utamanya adalah memastikan setiap tahapan penanganan, mulai dari tanggap darurat hingga rehabilitasi, berjalan secara transparan dan akuntabel.

Pemantauan yang dilakukan Ombudsman RI menjadi bahan evaluasi penting bagi BNPB dan pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan sistematis terhadap layanan kebencanaan. Dengan memanfaatkan data lapangan dan masukan langsung dari masyarakat, kinerja penanganan bencana diintegrasikan secara lebih responsif dan inklusif. Koordinasi ini juga menekankan pentingnya pelayanan yang tidak diskriminatif, cepat, dan tepat sasaran, terutama bagi kelompok rentan dan masyarakat di wilayah terpencil.

Hingga Selasa (1/9), dampak gempa berkekuatan M 7,7 di NTT telah menyebabkan 127 korban jiwa, 1.668 luka-luka, serta 181.354 jiwa mengungsi. Sebanyak 97.215 rumah dan 1.853 fasilitas umum di tujuh kabupaten mengalami kerusakan. Aktivitas gempa susulan yang mencapai lebih dari 10 ribu kali secara bertahap menunjukkan penurunan tren, namun dampak psikologis masih dirasakan sebagian warga, sehingga sejumlah keluarga memilih tetap tinggal di pos pengungsian secara mandiri.

Distribusi logistik terus dilakukan secara masif melalui Posko Aju Labuan Bajo dan Maumere, dengan total 1.381,6 ton bantuan yang telah didistribusikan. Untuk menjangkau daerah terpencil, BNPB mengerahkan berbagai moda transportasi, termasuk truk, motor trail, helikopter, serta kapal milik Republik Indonesia. Langkah ini menjamin bantuan sampai ke lokasi yang sulit dijangkau secara konvensional.

Kolaborasi BNPB dan Ombudsman RI diharapkan menjadi fondasi kuat dalam memperbaiki tata kelola pelayanan kebencanaan secara nasional. Dengan memperkuat mekanisme pengaduan dan memastikan keberlangsungan transparansi, upaya ini bertujuan mewujudkan sistem respons bencana yang lebih adil, efisien, dan berbasis pada kebutuhan nyata masyarakat.