Bupati Buton Tengah Dorong Kemandirian Ekonomi Lewat Pemberian Kontrak kepada UMKM

Kendari, ıNarasikita - Pemerintah Kabupaten Buton Tengah kini menerapkan kebijakan strategis dalam penunjukan kontrak proyek pembangunan, dengan menekankan keterlibatan pelaku usaha lokal. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya memperkuat ekonomi daerah dan mendorong kemandirian ekonomi melalui pemberdayaan UMKM. Dalam dua tahun terakhir, hampir 70 persen kontrak proyek infrastruktur dan layanan publik telah diberikan kepada pelaku usaha dari wilayah setempat.

Kebijakan ini diambil sebagai respons atas dinamika ekonomi yang menekan pelaku usaha kecil, terutama pasca-pandemi. Dengan memastikan bahwa anggaran daerah berputar di dalam wilayah, pemerintah berharap dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya beli masyarakat. Bupati setempat menegaskan bahwa prioritas ini bukan hanya soal alokasi anggaran, tetapi juga bagian dari komitmen mendukung kemandirian ekonomi berkelanjutan.

Dalam rapat koordinasi terkait pengelolaan anggaran tahunan, Bupati menyatakan bahwa evaluasi terhadap kinerja pelaku usaha lokal akan dilakukan secara transparan dan berbasis kualitas serta kapasitas teknis. “Kami ingin memastikan bahwa kebijakan ini tidak hanya menguntungkan secara simbolis, tetapi benar-benar mampu mengangkat kapasitas lokal,” ujarnya. Pendekatan ini juga diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap kontraktor dari luar daerah yang sering kali mengantongi keuntungan besar tanpa memberikan dampak ekonomi langsung.

Kebijakan tersebut telah mulai menunjukkan dampak positif, terutama dalam sektor konstruksi dan pengadaan barang jasa. Banyak pelaku usaha mikro dan menengah yang kini mulai membangun kapasitas keuangan dan manajemen proyek, seiring dengan pelatihan dan pendampingan yang diberikan oleh dinas terkait. Pemerintah daerah menegaskan bahwa kebijakan ini akan terus diperkuat dan diperluas ke berbagai sektor lain, termasuk pertanian, pariwisata, dan pelayanan kesehatan.

Tujuan utama dari kebijakan ini adalah menciptakan ekosistem ekonomi yang inklusif, di mana pelaku usaha lokal tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga mitra strategis dalam pembangunan daerah. Dengan memastikan bahwa sebagian besar anggaran daerah mengalir ke tangan warga setempat, diharapkan terjadi peningkatan kesejahteraan dan ketahanan ekonomi yang lebih kuat di tingkat kabupaten.