Bupati Klaten Diduga Terima Setoran Rp2,08 Miliar dari OPD dan Upah Pungut

Kendari, ıNarasikita - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan penerimaan sejumlah uang oleh Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo yang mencapai total Rp2,08 miliar selama masa jabatannya. Angka tersebut berasal dari dua sumber utama: setoran rutin dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan penyetoran terkait upah pungut. Dalam keterangan resmi, sebanyak Rp1,8 miliar diduga berasal dari setoran rutin dari berbagai instansi pemerintah daerah, sementara sisanya, Rp280 juta, berasal dari mekanisme upah pungut yang dikumpulkan melalui saluran tertentu.

Dari rincian setoran rutin, KPK mengungkap bahwa Bupati Klaten menerima Rp30 juta per bulan dari Perumda Air Minum Tirta Merapi, sedangkan PT Aneka Usaha (Perseroda) memberikan dana antara Rp15 juta hingga Rp20 juta tiap bulan. Selain itu, PT BPR Bank Klaten (Perseroda) turut menyumbang Rp30 juta per bulan, dan RSUD Bagus Waras Klaten turut memberikan kontribusi sebesar Rp15 juta hingga Rp20 juta setiap bulan. Pendapatan rutin ini diduga berlangsung secara terus-menerus sejak Hamenang menjabat hingga saat ini.

Pada aspek upah pungut, KPK menduga adanya penyetoran berkala yang dilakukan melalui Rizqan Iryawan, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Klaten, yang dikenal dengan sebutan RZI. Pada tahun 2025, jumlah setoran yang diterima Bupati mencapai Rp25 juta hingga Rp50 juta per triwulan, meningkat signifikan menjadi Rp70 juta per triwulan pada 2026. Mekanisme ini diduga menjadi bagian dari praktik sistemik dalam pengelolaan keuangan daerah yang terindikasi menyalahgunakan posisi jabatan.

KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Hamenang Wajar Ismoyo, Ahmad Luthfi H Rahmatullah selaku Kepala Perwakilan BPK Jawa Tengah, serta Muhammad Amin Wahyu Utomo dari PT Madani Winasis Creative pada Kamis (15/10). Sehari setelahnya, ketiganya secara resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi yang melibatkan lima klaster utama, termasuk pengadaan barang dan jasa, perizinan, upah pungut, setoran dari OPD, serta intervensi terhadap audit BPK.