China Ajukan Prinsip Setara dalam Peradaban Global

Kendari, ıNarasikita - Dalam pidatonya di sidang Majelis Umum PBB di New York, Wakil Presiden China Han Zheng menekankan bahwa tidak ada perbedaan kedudukan antara negara besar dan kecil dalam komunitas global. Ia menegaskan bahwa setiap negara, terlepas dari ukuran wilayah atau kekuatan ekonomi, memiliki hak yang sama dalam menentukan arah kebijakan internasional. Pernyataan ini disampaikan sebagai bagian dari komitmen China terhadap prinsip-prinsip dasar hukum internasional, keadilan, dan non-bias dalam penyelesaian isu global.

Han menekankan bahwa tantangan global seperti perubahan iklim, krisis kemanusiaan, dan ketidaksetaraan ekonomi tidak bisa diatasi secara unilateral. Ia menyerukan kolaborasi yang lebih erat antar negara, dengan membangun mekanisme konsultasi yang inklusif dan menghargai pilihan sistem sosial serta jalur pembangunan yang diambil setiap negara secara mandiri. Menurutnya, keberhasilan sistem multilateral tergantung pada penghormatan terhadap keragaman dan keberlanjutan dalam kerja sama internasional.

Dalam konteks yang sama, Menteri Luar Negeri Indonesia menyoroti urgensi reformasi institusi PBB agar lebih representatif dan responsif terhadap realitas abad ke-21. Ia menekankan bahwa kelemahan dalam sistem multilateral bukan alasan untuk melemahkan prinsip tersebut, melainkan justru harus diperkuat melalui transformasi yang konsisten dan bertindak nyata. Menurutnya, multilateralisme yang lebih baik adalah solusi yang dibutuhkan, bukan pengurangan perannya.

Pernyataan ini disampaikan dalam rangkaian Sidang Ke-81 Majelis Umum PBB yang resmi dibuka pada 8 September 2026. Debat Umum, yang menjadi puncak kegiatan pekan tingkat tinggi, berlangsung pada periode 22 hingga 26 September, dilanjutkan dengan sesi khusus pada 28 September. Acara ini menjadi forum penting bagi kepala negara dan menteri luar negeri untuk menyampaikan posisi nasional dan mendiskusikan solusi kolektif atas isu-isu global.