Kemendagri Dapat Penghargaan BPS atas Pemanfaatan Data Statistik

Kendari, ıNarasikita - Kementerian Dalam Negeri berhasil menyabet penghargaan kategori kementerian dalam Anugerah Hari Statistik Nasional Tahun 2026, yang diselenggarakan di Jakarta. Penghargaan diberikan langsung oleh Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dan Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo Harmadi kepada Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian. Pengakuan ini menjadi bentuk apresiasi atas kontribusi Kemendagri dalam memanfaatkan data statistik sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan di tingkat daerah.

Sinergi antara Kemendagri dan BPS telah menjadi fondasi utama dalam menangani berbagai isu strategis, termasuk pengendalian inflasi daerah, pemantauan harga komoditas, serta evaluasi kinerja pemerintah daerah. Tito menegaskan bahwa arahan Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya pendekatan berbasis data dalam menjaga stabilitas harga. Ia menyebut data dari BPS sebagai fondasi utama dalam merancang respons kebijakan yang tepat dan responsif terhadap fluktuasi harga di wilayah-wilayah terpencil.

Sebelumnya, data inflasi daerah hanya dirilis bulanan, yang dinilai terlambat untuk menangani dinamika pasar yang cepat. Berdasarkan masukan dari Kemendagri, BPS kemudian mengembangkan Indeks Perkembangan Harga (IPH), yang menyajikan pemantauan mingguan terhadap komoditas pangan kunci. Indeks ini menjadi alat penting untuk mengidentifikasi daerah dengan tekanan inflasi tinggi, menentukan akar penyebab, dan merancang intervensi yang tepat, sehingga inflasi daerah berhasil dikendalikan dalam kisaran 1,5 hingga 3,5 persen.

Tito juga menekankan bahwa data BPS akan dimanfaatkan untuk memantau pertumbuhan ekonomi di daerah sebagai bagian dari upaya menjaga keseimbangan ekonomi nasional. Ia mengapresiasi peran BPS sebagai 'silent warrior' yang mendukung operasional pemerintahan secara efisien, terutama dalam respons bencana dan pemulihan ekonomi. Dengan data yang akurat dan cepat, Kemendagri mampu bekerja sama erat dengan lembaga seperti OJK dan LPS dalam mempercepat penanganan dampak sosial ekonomi.