Danantara Minta Sinkronisasi Rencana Pengembangan Pelabuhan Sumbar

Kendari, ıNarasikita - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) menyerukan keterpaduan dalam perencanaan pengembangan infrastruktur pelabuhan di Sumatera Barat, khususnya Teluk Bayur dan Muara Padang. Dony Oskaria, selaku Chief Of Operating Officer Danantara dan Kepala BP BUMN, menegaskan bahwa tahap awal pengembangan harus melibatkan konsultasi lintas pemangku kepentingan, termasuk Pelindo dan pemerintah daerah, agar tidak terjadi tumpang tindih atau konflik kebijakan.

Proposal pengembangan yang diserahkan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah melalui surat resmi nomor 552.4/195/DISHUB-SB/2026, telah mengusulkan delapan proyek prioritas di Teluk Bayur. Rencana tersebut mencakup reklamasi terminal curah tahap pertama seluas 2,32 hektare, pembangunan dua dermaga baru, pemasangan pipa CPO sepanjang 363,68 meter, penataan permukiman dalam kawasan pelabuhan, serta perpanjangan pemecah ombak sejauh 558 meter.

Di Muara Padang, fokus utama terletak pada pembangunan Gedung Maritime Centre dan penyusunan kajian bisnis kawasan. Pelabuhan Teluk Bayur, sebagai pusat logistik utama di wilayah pesisir Sumatera Barat, memiliki kapasitas melayani 345.600 TEUs per tahun, serta mampu menangani bongkar muat curah cair sebanyak 4,63 juta ton dan curah kering 4,74 juta ton tahunan. Fasilitas tangki timbun di kawasan ini telah dimanfaatkan tujuh perusahaan, dengan kontribusi terbesar dari PT Padang Raya Cakrawala yang mencatat produksi 1,16 juta ton CPO pada 2025, atau 37 persen dari total produksi nasional di kawasan tersebut.

Kendala utama yang dihadapi adalah belum terakomodasinya pengembangan industri dalam RTRW dan RDRT Kota Padang periode 2023–2024, yang masih menetapkan Teluk Bayur dan Muara Padang sebagai zona transportasi. Untuk Muara Padang, rancangan induk pelabuhan telah mendapat pertimbangan teknis dari Kementerian Perhubungan sejak Februari 2025, sementara Gedung Maritime Centre telah memperoleh izin air dan Amdal, tinggal menunggu persetujuan bangunan sebelum pelaksanaan.