Dampak Ekonomi Gangguan Penerbangan Akibat Abu Vulkanik Bisa Capai Rp100 Miliar

Kendari, ıNarasikita - Ketika abu vulkanik mengganggu koridor penerbangan, keberlangsungan operasional maskapai bergantung pada respons instan dan koordinasi lintas sektor. Informasi terkini mengenai sebaran abu harus segera disebarkan ke semua pemangku kepentingan, termasuk penumpang, agar tidak terjadi ketidakpastian dalam perjalanan. Dalam kondisi seperti ini, transparansi dan kecepatan komunikasi menjadi kunci utama untuk menjaga kepercayaan publik dan menekan dampak operasional.

Penanganan penumpang harus dilakukan secara proaktif melalui saluran komunikasi digital seperti WhatsApp dan SMS. Setiap penumpang wajib diberi opsi alternatif, baik berupa perubahan jadwal tanpa biaya, rute pengganti, maupun pengembalian dana sesuai ketentuan. Keberadaan mekanisme tersebut tidak hanya memenuhi kewajiban layanan, tetapi juga mencegah penumpukan ketidakpuasan yang berdampak pada citra perusahaan.

Untuk menjaga kelancaran penerbangan, maskapai harus memanfaatkan rute alternatif seperti melintasi wilayah utara Jawa jika jalur utama tidak aman. Namun, pengalihan rute berdampak pada peningkatan konsumsi bahan bakar dan waktu tempuh. Oleh karena itu, persiapan awal seperti penambahan bahan bakar di bandara aman—dengan proses tankering—diperlukan agar operasional tetap stabil saat akses ke bandara terdampak terbatas.

Koordinasi intensif dengan AirNav dan BMKG menjadi syarat penting dalam pengambilan keputusan. Keputusan untuk melanjutkan, menunda, mengalihkan, atau menghentikan penerbangan harus berdasarkan data terbaru dan valid, bukan asumsi. Fleksibilitas dalam penggunaan slot penerbangan dan pemanfaatan bandara alternatif juga menjadi strategi penting untuk mempertahankan konektivitas nasional.

Jika erupsi dan sebaran abu berlangsung lebih dari lima hari tanpa penanganan yang terkoordinasi, dampak ekonomi bisa menembus angka Rp100 miliar. Kerugian ini akan berdampak langsung pada kinerja maskapai pada kuartal III dan IV, terutama jika tidak ada upaya mitigasi cepat dari pemerintah, regulator, bandara, dan operator penerbangan. Kecepatan respons dan kerja sama lintas sektor menjadi penentu utama dalam mengendalikan kerugian yang lebih besar.