Destry Resmi Pimpin BI, Hadapi Tantangan Stabilitas dan Pertumbuhan

Kendari, ıNarasikita - Dewan Perwakilan Rakyat secara resmi mengesahkan Destry Damayanti sebagai pemimpin Bank Indonesia untuk masa jabatan 2026 hingga 2031, setelah melalui proses uji kelayakan dan kepatutan di Komisi XI. Keputusan ini disahkan dalam rapat paripurna pada Selasa (1/9), menandai pergantian kepemimpinan dari Perry Warjiyo yang mengundurkan diri pada 25 Juli 2026. Sebelumnya, Destry menjabat sebagai Deputi Gubernur Senior BI sejak 2019, dengan rekam jejak di bidang kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan.

Tantangan utama yang menanti sang gubernur baru adalah menyeimbangkan tekanan eksternal, inflasi, nilai tukar rupiah, serta kesehatan fiskal, sambil mendukung target pertumbuhan ekonomi tahun 2027 sebesar 5,2–6 persen. Pengamat Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, menekankan bahwa keberhasilan Destry bukan terletak pada memilih antara pertumbuhan dan stabilitas, melainkan pada pengelolaan urutan kebijakan yang konsisten. Ia menegaskan bahwa dukungan terhadap investasi dan likuiditas harus tetap berada dalam koridor stabilitas harga, nilai tukar, dan sistem keuangan.

Menurut Ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet, tantangan terbesar bukan hanya teknis, tetapi membangun kembali kepercayaan pasar pasca-pergantian kepemimpinan di tengah periode berjalan. Ia menekankan pentingnya komunikasi kebijakan yang transparan agar pasar tidak meragukan konsistensi respons BI. Dengan BI Rate yang tetap di level 5,75 persen sejak kenaikan 100 basis poin pada Mei–Juni, ruang penurunan suku bunga terbatas, terutama di tengah tekanan eksternal yang masih tinggi.

Selain itu, Manilet memperingatkan bahwa keberadaan likuiditas yang melimpah belum tentu menggerakkan kredit ke sektor riil. Ia menyoroti adanya kendala transmisi kebijakan, yang menunjukkan bahwa masalahnya bukan pada jumlah likuiditas, melainkan pada efisiensi distribusi kredit. Diperlukan pendekatan makroprudensial yang tepat sasaran, terutama untuk sektor produktif, tanpa mengabaikan prinsip disiplin moneter.

Penting bagi Destry untuk menjaga sinergi yang sehat antara otoritas moneter dan fiskal, bukan subordinasi. Perbedaan kebijakan antara BI dan pemerintah wajar, asalkan dikelola melalui koordinasi yang sistematis, seperti dalam forum Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Dengan begitu, kebijakan dapat diselaraskan tanpa mengurangi kemandirian bank sentral.