DPR Minta Status Bencana Nasional Atas Karhutla

Kendari, ıNarasikita - Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, menyerukan agar pemerintah segera menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional. Permintaan ini disampaikan menyusul kondisi yang belum membaik meski telah berlangsung selama tiga bulan di berbagai wilayah Indonesia. Ia menekankan bahwa upaya penanganan yang dilakukan belum menunjukkan hasil signifikan, terutama dalam mengatasi asap tebal yang mengganggu kesehatan, penerbangan, aktivitas sekolah, dan ekonomi masyarakat.

Presiden Prabowo Subianto turut menanggapi persoalan ini dengan memanggil sejumlah menteri dan pimpinan lembaga untuk menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan. Salah satu agenda utama rapat tersebut adalah evaluasi penanggulangan karhutla di wilayah Kalimantan dan Sumatra. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Dudung Abdurachman, menyatakan bahwa pihaknya akan menyampaikan laporan mengenai langkah-langkah yang telah dilakukan, khususnya di daerah-daerah yang menjadi prioritas penanganan.

Di sisi lain, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi melantik Mahanni Yulindha Pratiwi sebagai Wakil Bupati Klaten untuk mengisi sisa masa jabatan periode 2025–2030. Dalam acara pelantikan di Semarang, Luthfi menekankan pentingnya fokus pada pengentasan kemiskinan sebagai prioritas utama dalam pemerintahan daerah. Ia menyerukan agar seluruh jajaran pemerintah daerah bekerja secara sinergis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Mendagri Muhammad Tito Karnavian juga mengingatkan pemerintah daerah untuk memperkuat upaya pengendalian inflasi. Ia menyoroti data BPS per 1 Oktober 2026 yang menunjukkan angka inflasi year on year (YoY) pada bulan September mencapai 3,28 persen, lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 3,19 persen. Tito menekankan perlunya koordinasi intensif antara pemerintah pusat dan daerah dalam merespons fluktuasi harga pangan dan komoditas pokok.

Di Papua Tengah, Wakil Gubernur Deinas Geley mengajak seluruh warga Kabupaten Mimika untuk menolak konflik antarkelompok. Ajakan tersebut disampaikan dalam peringatan HUT ke-30 Kabupaten Mimika, dengan menekankan bahwa persatuan masyarakat menjadi fondasi utama bagi kemajuan daerah. Ia menegaskan bahwa perpecahan antarwarga hanya akan menghambat pembangunan dan mengurangi kualitas kehidupan bersama.