Sabtu, 24 Oktober 2026
iNarasikita — Mengubah Scroll Menjadi Senyuman

Efisiensi Program Makan Bergizi Gratis Dukung Target Belanja APBN

Menteri Keuangan menegaskan program Makan Bergizi Gratis kini lebih efisien berkat perbaikan manajemen BGN, tanpa mengurangi cakupan prioritas belanja negara hingga akhir 2026.

Oleh iNarasikitaRedaksi iNarasikita·Senin, 19 Oktober 2026, 21.00 WITA·👁 3 orang membaca· 0 hari ini · 22x dibuka
Efisiensi Program Makan Bergizi Gratis Dukung Target Belanja APBN📷 CNBC Indonesia

Kendari, ıNarasikita - Kinerja Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini menunjukkan peningkatan signifikan dalam efisiensi operasional, sejalan dengan reformasi manajemen yang dilakukan oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Menteri Keuangan RI, Suahasil Nazara, menegaskan bahwa perubahan besar terjadi di sektor distribusi dan pengelolaan dapur sekolah, termasuk penyesuaian standar operasional pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang kini lebih ketat dan terukur.

Pembenahan yang dilakukan oleh manajemen BGN yang dipimpin Sudaryono mencakup peninjauan ulang jumlah porsi makanan, peningkatan akuntabilitas logistik, serta pemetaan ulang sekolah penerima agar alokasi sumber daya lebih tepat sasaran. Dengan pendekatan ini, program tidak hanya lebih hemat, tetapi juga mampu memastikan kualitas dan ketercukupan gizi bagi peserta didik.

Suahasil menekankan bahwa efisiensi bukan berarti pemangkasan anggaran, melainkan pencapaian output yang optimal dari alokasi dana yang telah ditetapkan. Ia menyampaikan bahwa target belanja negara pada kuartal IV tahun 2026 ditargetkan mencapai Rp1.300 triliun, lebih tinggi dibandingkan realisasi kuartal yang sama di tahun sebelumnya, yaitu Rp1.200 triliun. Angka ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjalankan program prioritas tanpa mengorbankan efisiensi.

Dengan pendekatan berkelanjutan dalam evaluasi belanja, pemerintah memastikan bahwa setiap rupiah yang digunakan dalam program strategis seperti MBG memberikan dampak nyata. Kebijakan ini tidak hanya mendorong transparansi, tetapi juga menjadi contoh bagaimana perbaikan tata kelola dapat meningkatkan kualitas layanan publik sekaligus menjaga konsistensi anggaran dalam kerangka APBN yang sehat.

Komentar Pembaca (0)

Tanpa daftar · komentar bertautan ditinjau dulu

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.

Iklan
Iklan

Berita Terkait

Berita Lainnya