GERAK Sultra Minta Transparansi Soal Keterlibatan Pejabat dalam Isu PT TMS

Kendari, ıNarasikita - Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GERAK) Sulawesi Tenggara kembali menyoroti dinamika di balik perusahaan PT Tonia Mitra Sejahtera (TMS) di Pulau Kabaena, Kabupaten Bombana. Pihaknya mempertanyakan peran Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika serta Kepala Dinas Pariwisata dalam memberikan klarifikasi publik terkait isu yang melibatkan perusahaan milik istri Gubernur Sultra. Menurut GERAK, tindakan tersebut dinilai tidak sesuai dengan kewenangan dan fungsi institusi pemerintahan.

Wiwin Saputra, Ketua GERAK Sultra, menyebut tindakan pejabat tersebut sebagai bentuk “plasbak ke belakang”, karena justru memposisikan diri sebagai juru bicara perusahaan swasta. Ia menekankan bahwa tanggung jawab klarifikasi harus menjadi domain perusahaan, bukan aparatur pemerintah. “Jika ada masalah korporasi, seharusnya perusahaan yang menjawab, bukan pejabat pemerintah yang berdiri di depan publik,” tegasnya.

Pemicu kekhawatiran lebih dalam muncul dari pernyataan Gubernur Andi Sumangerukka yang disebutkan secara langsung dalam debat kandidat calon gubernur, terkait pengelolaan Corporate Social Responsibility (CSR) PT TMS. Menurut Wiwin, hal ini menimbulkan pertanyaan publik yang harus dijawab secara terbuka, terutama terkait apakah pembicaraan tersebut hanya sebatas komitmen sosial atau ada keterlibatan lebih jauh dari pemerintah daerah.

GERAK Sultra menekankan pentingnya transparansi dalam pemerintahan, terutama ketika nama pemimpin daerah muncul dalam konteks bisnis tertentu. Mereka menyerukan agar Pemprov Sultra memberikan penjelasan rinci mengenai konteks pernyataan gubernur, termasuk siapa yang mengelola CSR, untuk kepentingan siapa, dan apakah ada keterkaitan kebijakan pemerintah dengan perusahaan tersebut. “Jika tidak ada hubungan, jangan ditutup-tutupi. Buka saja secara terang,” tegasnya.

Pihaknya menegaskan bahwa tuntutan ini bukan bentuk tuduhan, melainkan upaya untuk menjaga integritas penyelenggaraan pemerintahan. Dengan transparansi, diharapkan persepsi negatif tentang keterlibatan pejabat dalam urusan korporasi dapat dicegah, serta mendorong kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan yang akuntabel.