IMF dan Bank Dunia Bahas Krisis Global di Bangkok

Kendari, ıNarasikita - Para pemimpin keuangan dunia berkumpul di Bangkok untuk memperkuat koordinasi ekonomi global dalam pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia. Acara yang berlangsung dari 12 hingga 18 Oktober 2026 di Queen Sirikit National Convention Center menjadi pusat perhatian karena berlangsung di tengah ketegangan geopolitik yang memengaruhi stabilitas pasar. Perang yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran telah memasuki bulan kedelapan, mengancam pasokan minyak melalui penutupan Selat Hormuz—saluran vital bagi sekitar 20% pasokan minyak dunia—dan memicu kenaikan harga energi secara global.

Direktur Pelaksana IMF, Kristalina Georgieva, menyampaikan bahwa sekitar 18.000 peserta telah terdaftar, meningkat dari 14.000 pada pertemuan sebelumnya di Maroko. Meski partisipasi tinggi, sejumlah pejabat utama dari negara maju, termasuk Menteri Keuangan AS Scott Bessent, tidak hadir karena kesibukan domestik. Gantinya, dua pejabat senior mewakili Washington, sementara Ketua Federal Reserve Kevin Warsh dijadwalkan hadir pada sesi publik. Ketidakhadiran menteri keuangan AS mencerminkan keterkaitan erat antara kebijakan keuangan dan isu keamanan nasional, yang kini semakin sulit dipisahkan.

Perkembangan harga diesel, pupuk, dan ancaman cuaca El Niño ditegaskan sebagai faktor pemicu tekanan ekonomi. Bank Dunia menegaskan bahwa proyeksi pertumbuhan global tetap stabil di angka 3% untuk 2026, meskipun risiko inflasi terus meningkat. Sebagai respons, negara-negara G7 telah menyetujui pelepasan 100 juta barel minyak dan diesel dari cadangan strategis. AS juga mengumumkan kesepakatan dengan Rusia untuk pasokan diesel tambahan, disertai pengecualian sementara terhadap sanksi hingga April 2027. Langkah ini menuai kritik dari Ukraina, yang menilai kebijakan tersebut dapat memperpanjang konflik tanpa komitmen damai.

Utang publik global menjadi fokus utama lainnya, dengan angka yang diperkirakan melampaui 100% dari PDB dunia sebelum 2030—tingkat tertinggi sejak Perang Dunia II. Negara berkembang, terutama yang berpendapatan rendah, menghadapi tekanan berat dalam membayar utang luar negeri. Total pembayaran utang eksternal diperkirakan mencapai US$400 miliar (sekitar Rp7,15 triliun) sepanjang 2026, dengan rata-rata biaya bunga melebihi 10% dari pendapatan pemerintah. Kondisi ini membatasi ruang anggaran untuk layanan publik, investasi, dan perlindungan sosial. Upaya pemangkasan belanja di negara seperti Kenya justru memicu protes besar, menunjukkan risiko sosial dari kebijakan penyesuaian fiskal.

Iolanda Fresnillo dari Eurodad menekankan bahwa perubahan kebijakan pinjaman IMF yang menekankan reformasi mendalam tanpa dukungan pembiayaan cukup dapat memperburuk krisis. Dengan dukungan internasional yang terbatas dibanding masa pandemi, negara-negara termiskin kini berada dalam posisi rentan. Pertemuan di Bangkok diharapkan menjadi titik tolak bagi upaya kolektif menangani krisis utang, ketahanan energi, dan ketahanan ekonomi global dalam kondisi yang semakin kompleks.