Indonesia Siap Raih Ekspor Nikel US$40 Miliar pada 2026

Kendari, ıNarasikita - Pemerintah memperkirakan nilai ekspor hasil pengolahan nikel di dalam negeri akan melonjak menjadi US$38 hingga 40 miliar pada tahun 2026. Angka ini setara dengan Rp679,2 triliun berdasarkan asumsi kurs Rp17.874 per dolar AS. Proyeksi tersebut muncul dari kebijakan strategis yang menekan ekspor bijih nikel mentah sejak 2017–2018, dengan mewajibkan pembangunan fasilitas pengolahan smelter di dalam wilayah Indonesia.

Sebelum kebijakan tersebut diberlakukan, nilai ekspor nikel dalam bentuk bijih hanya mencapai US$3,3 miliar per tahun. Namun setelah penerapan larangan ekspor dan pendorongan investasi smelter, angka ekspor nikel telah melonjak tajam. Pada 2023, nilai ekspor sudah mencapai US$34 miliar, menunjukkan pertumbuhan signifikan yang diharapkan terus berlanjut hingga 2026.

Meski pencapaian ekspor meningkat pesat, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi menyatakan bahwa sebagian besar smelter nikel yang beroperasi saat ini masih menghasilkan produk setengah jadi. Sekitar 50% hingga 60% dari output smelter masih berupa bahan baku yang belum mencapai tahap akhir bernilai tinggi, sehingga perlu diekspor ke luar negeri untuk diproses lebih lanjut sebelum kembali masuk ke Indonesia sebagai produk jadi.

Untuk memaksimalkan manfaat ekonomi, pemerintah telah menyusun peta jalan hilirisasi nasional yang mencakup 28 komoditas dari empat sektor utama: mineral batu bara dan gas bumi, perikanan, pertanian, serta perkebunan dan kehutanan. Total potensi nilai ekonomi dari peta jalan ini diperkirakan mencapai US$618 miliar, sekaligus menjadi fondasi transformasi struktur ekonomi dari konsumtif menjadi produktif dan berbasis industri.

Pemerintah menekankan bahwa pembangunan industri hilir tidak harus terkonsentrasi di Jawa, melainkan harus didistribusikan ke daerah yang dekat dengan sumber bahan baku. Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan keseimbangan pembangunan, meningkatkan nilai tambah lokal, serta memperkuat ketahanan ekonomi nasional melalui penguatan sektor produksi dalam negeri.