IMF Beri Pinjaman US$189 Juta untuk Atasi Krisis Ekonomi Papua Nugini

Kendari, ıNarasikita - Dana Moneter Internasional (IMF) resmi menandatangani kesepakatan dengan pemerintah Papua Nugini untuk memberikan pembiayaan hingga US$189 juta, sekitar Rp3,3 triliun, guna menghadapi tantangan ekonomi yang semakin menggila. Pencairan pertama sebesar US$82 juta akan segera dilakukan setelah persetujuan final, dengan potensi tambahan hingga US$107 juta tergantung pada pelaksanaan reformasi ekonomi. Keputusan ini diperkuat oleh dinamika ekonomi global yang menekan pertumbuhan di negara kepulauan tersebut.

Pertumbuhan ekonomi Papua Nugini diperkirakan melambat menjadi 3,1% pada tahun 2026, lebih rendah dari proyeksi awal sebesar 3,8%. Inflasi juga diperkirakan mencapai 4,8%, menunjukkan tekanan terhadap daya beli dan stabilitas harga. Faktor utama penyebab perlambatan meliputi stagnasi produksi liquefied natural gas (LNG), komoditas andalan yang menjadi tulang punggung pendapatan negara, serta dampak eksternal seperti El Nino dan ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah.

Program pendampingan IMF merupakan bagian dari upaya reformasi struktural yang telah berjalan sejak Maret 2026, ketika kesepakatan awal senilai US$216 juta dicapai. Reforms tersebut mencakup perbaikan pengelolaan anggaran, modernisasi bank sentral, serta integrasi aspek perubahan iklim dalam kebijakan publik. Pemerintah Papua Nugini juga telah menunjukkan kemajuan dalam memperkuat sistem manajemen risiko bencana dan menciptakan kebijakan fiskal yang mendukung konservasi hutan serta efisiensi energi.

Karena ketergantungan tinggi pada sumber daya alam, khususnya LNG, perkembangan sektor ini menjadi penentu utama kinerja ekonomi nasional. Ketidakpastian produksi dan fluktuasi harga global membuat stabilitas fiskal semakin rapuh. Dengan bantuan IMF, pemerintah berharap dapat memperkuat ketahanan ekonomi, memperbaiki struktur keuangan negara, dan membangun fondasi yang lebih tahan terhadap gejolak eksternal.