Data Center AI Harus Seimbangkan Kebutuhan Publik dan Digital

Kendari, ıNarasikita - Pemerintah menekankan pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan infrastruktur digital dan kebutuhan dasar masyarakat saat mengevaluasi rencana pembangunan data center berbasis kecerdasan buatan. Menteri Komunikasi dan Digital menyoroti bahwa meski komputasi digital semakin mendesak, kebutuhan energi dan air masyarakat tetap harus diprioritaskan. Ia menekankan bahwa pembangunan fasilitas tersebut tidak boleh mengorbankan akses dasar bagi rakyat, terutama dalam konteks layanan publik seperti air bersih dan listrik.

Koordinasi lintas sektor menjadi kunci dalam proses perizinan. Menurutnya, sebelum izin diberikan, harus ada pemetaan menyeluruh terhadap kebutuhan komputasi nasional, distribusi pengguna internet, serta ketersediaan sumber daya alam di lokasi potensial. Faktor seperti akses listrik, ketersediaan air, dan kualitas sinyal menjadi pertimbangan utama dalam menentukan lokasi yang layak.

Ia menegaskan bahwa Indonesia tidak perlu membanjiri dirinya dengan data center tanpa pertimbangan strategis. Lokasi pembangunan harus dipilih secara hati-hati agar tidak menimbulkan tekanan berlebihan terhadap infrastruktur lokal. Keseimbangan antara kebutuhan digital dan kebutuhan dasar masyarakat harus terus dijaga agar tidak terjadi konflik antara kemajuan teknologi dan kesejahteraan rakyat.

Sebelumnya, proyek data center senilai Rp3,5 triliun yang direncanakan di Jatiluhur, Purwakarta, sempat dihentikan sementara oleh Gubernur Jawa Barat. Penundaan ini disebabkan oleh belum selesainya proses AMDAL dan PBG, yang menunjukkan pentingnya prosedur perizinan yang ketat dalam pengembangan infrastruktur digital besar.