Indonesia Tawarkan Skema Pendanaan Inovatif untuk Hadapi Bencana

Kendari, ıNarasikita - Indonesia tengah memperkuat posisinya dalam akses pendanaan global untuk penanganan bencana melalui mekanisme The Fund for Responding to Loss and Damage (FRLD) yang dikelola Bank Dunia. Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPLDH), yang berada di bawah Kementerian Keuangan, kini menyusun dua usulan pendanaan berbeda: satu untuk wilayah daratan dan lainnya untuk kawasan pesisir. Pendekatan ini diambil sebagai respons atas ketidakjelasan arah pendanaan FRLD yang masih dalam tahap pengembangan, terutama terkait fokus pada penanganan pasca-bencana atau mitigasi sebelum terjadi.

Dengan mempertimbangkan kompleksitas dan dinamika risiko bencana, BPLDH memilih strategi dua arah. Salah satu proposal difokuskan pada pemulihan pasca-bencana, sementara yang lain berupaya mengurangi risiko melalui langkah preventif. Langkah ini memungkinkan Indonesia untuk tetap fleksibel menghadapi berbagai skenario, sekaligus menunjukkan kesiapan dalam merespons krisis iklim secara komprehensif.

Yang membedakan pendekatan Indonesia dari negara lain adalah penggunaan skema blended finance. BPLDH tidak hanya mengajukan dana bantuan, tetapi juga menawarkan kontribusi modal dari dana abadi kebencanaan yang dikelolanya. Dana ini, meski tidak boleh digunakan langsung, menghasilkan keuntungan melalui investasi dan dapat digunakan untuk membiayai asuransi aset publik. Contohnya, premi asuransi telah dibayar untuk Istana Presiden, rumah sakit daerah, dan sekolah milik Kementerian Agama, sehingga pemulihan bisa segera dilakukan saat terjadi bencana.

Keunggulan sistem ini terletak pada keberlanjutan. Jika tidak terjadi bencana, hasil investasi tetap mengalir kembali ke dana abadi, sehingga dana terus berkembang. Dengan demikian, Indonesia tidak hanya menjadi penerima bantuan, tetapi juga mitra strategis dalam pendanaan iklim yang berkelanjutan. Pendekatan ini menjadi jawaban atas tantangan geopolitik dan keterbatasan pendanaan konvensional.

Dalam pernyataannya, kepala BPLDH menegaskan pentingnya beralih dari ketergantungan pada hibah (grant) ke model investasi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan menggabungkan dana global dan dana nasional, Indonesia berharap mampu memperkuat ketahanan infrastruktur dan layanan publik terhadap ancaman iklim, sekaligus memperluas ruang kolaborasi dalam kerangka kebijakan iklim global.