Inggris Tegaskan Dukungan Solusi Dua Negara dengan Boikot Impor

Kendari, ıNarasikita - Pemerintah Inggris mengumumkan kebijakan baru yang menargetkan impor dari pemukiman ilegal di wilayah Tepi Barat, Palestina, sebagai respons terhadap eskalasi politik di Timur Tengah. Keputusan ini diperkenalkan oleh Menteri Luar Negeri Ed Miliband pada Selasa, sejalan dengan langkah hukum terhadap entitas dan individu yang terkait dengan aktivitas pemukiman tersebut. Langkah ini menjadi salah satu perubahan kebijakan paling menonjol terhadap Israel dalam dekade terakhir.

Perdana Menteri Andy Burnham, yang baru dilantik pada 20 Juli 2026, menekankan bahwa kebijakan luar negeri harus didasarkan pada prinsip keadilan. Ia menegaskan bahwa Inggris telah lama mendukung solusi dua negara, namun kini harus mengubah sikap tersebut menjadi tindakan nyata. “Kepemimpinan bukan soal retorika, tapi soal bertindak saat ketidakadilan terjadi, saat warga dipaksa meninggalkan rumah mereka,” ujarnya dalam pernyataan yang dikutip Reuters.

Respons dari Israel langsung keras. Pemerintah negara Zionis memerintahkan penutupan konsulat Inggris di Yerusalem Timur dan melarang 12 warga Inggris memasuki wilayahnya sebagai balasan. Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar berupaya memecah belah dengan menyampaikan apresiasi kepada Kemi Badenoch, pemimpin oposisi Partai Konservatif, yang mengkritik kebijakan Burnham. Badenoch menilai pemerintahan Buruh terlalu fokus pada agenda politik internal dan mengabaikan kepentingan nasional, meskipun ia tidak menyoroti isu tersebut secara langsung dalam rapat parlemen.

Keputusan Inggris didukung oleh koordinasi dengan Perancis dan Kanada, yang bersama-sama menekankan pentingnya menjaga prospek solusi dua negara tetap hidup. Burnham menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bentuk komitmen global terhadap prinsip hukum internasional. “Kami akan selalu berdiri di sisi yang tak berdaya, dan melakukan apa pun yang diperlukan untuk mendukung keadilan,” tegasnya, disambut sorak-sorai dari anggota parlemen.