Insentif untuk Pemda Unggul Dalam Perluasan Akses Keuangan Diminta

Kendari, ıNarasikita - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan usulan dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian terkait pemberian insentif bagi pemerintah daerah yang menunjukkan kinerja unggul dalam memperluas akses keuangan masyarakat. Usulan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2026 di JIEXPO Convention Centre, Jakarta, pada Kamis (22/10/2026).

Airlangga menegaskan bahwa insentif dimaksudkan sebagai bentuk pengakuan atas kontribusi nyata Pemda dalam mendorong inklusi keuangan di wilayahnya. Ia menyampaikan bahwa permintaan tersebut merupakan titipan langsung dari Mendagri, yang berharap Presiden dapat memberikan arahan agar kebijakan insentif segera direalisasikan.

Dalam paparannya, Airlangga menyoroti ketimpangan distribusi penyaluran kredit di tingkat daerah. Jawa Tengah menjadi provinsi dengan penyaluran kredit terbesar, mencapai Rp45,46 triliun atau sekitar 17% dari total nasional. Diikuti Jawa Timur dengan Rp41,84 triliun (16,32%) dan Jawa Barat sebesar Rp27,76 triliun (10%). Di wilayah luar Jawa, Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan masing-masing menyalurkan kredit Rp14,8 triliun dan Rp14,5 triliun, dengan kontribusi 5,7% dan 5,68%.

Di wilayah timur Indonesia, penyaluran kredit masih relatif rendah. Nusa Tenggara Timur mencatat Rp2,65 triliun, Maluku Rp1 triliun, serta Papua sebesar Rp1,76 triliun. Airlangga menekankan pentingnya perhatian khusus terhadap daerah-daerah tersebut agar perluasan akses keuangan tidak semakin timpang. Ia meminta dukungan penuh dari Presiden agar program ini terus menjadi prioritas nasional.