Investasi Rp17,9 Triliun Dibutuhkan untuk Energi Terbarukan hingga 2060

Kendari, ıNarasikita - Pemerintah memperkirakan diperlukan dana sebesar US$1 triliun atau setara Rp17,9 triliun untuk menopang pembangunan pembangkit listrik dan infrastruktur jaringan energi terbarukan hingga tahun 2060. Angka ini disampaikan dalam forum pre-event Indonesia International Sustainability Forum 2026, yang membahas transformasi ekonomi berkelanjutan dalam era net zero. Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Koordinator Perekonomian, Ellen Setiadi, menegaskan bahwa investasi besar ini menjadi fondasi utama dalam mendorong transisi energi nasional.

Peningkatan kebutuhan listrik nasional, yang diperkirakan mencapai 600 terawatt hour pada 2030, menjadi salah satu pemicu utama. Konsumsi listrik per kapita diperkirakan mendekati 2.000 kilowatt hour, menunjukkan tuntutan yang semakin tinggi dari sektor industri, digitalisasi, dan elektrifikasi. Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah memperkuat komitmen pengembangan energi baru dan terbarukan guna menjamin pasokan listrik yang andal, kompetitif, serta berkelanjutan.

Sejalan dengan itu, rencana pembangunan Green Super Grid sepanjang 70 ribu kilometer hingga 2040 menjadi salah satu fokus utama. Infrastruktur ini dirancang untuk memperkuat interkoneksi antarpulau, khususnya jalur Sumatera-Jawa, yang ditargetkan mulai terhubung pada 2032 hingga 2035. Dengan interkoneksi yang lebih kuat, energi dari sumber terbarukan di daerah terpencil dapat didistribusikan ke pusat-pusat industri dan konsumsi utama. Selain itu, penguatan sistem penyimpanan energi dan fleksibilitas jaringan listrik juga menjadi bagian tak terpisahkan dari strategi ini.

Pendekatan transisi energi juga diharapkan membuka peluang ekonomi baru. Studi dari Pusat Studi Energi UGM bekerja sama dengan Climate Catalyst menunjukkan bahwa skenario transisi rendah karbon pada industri baja dapat mendorong pertumbuhan PDB riil hingga 0,21 hingga 0,25 persen per tahun, lebih tinggi dibandingkan skenario konvensional yang hanya 0,06 persen. Hal ini menunjukkan bahwa transisi energi bukan sekadar isu lingkungan, tetapi juga faktor penting dalam meningkatkan daya saing dan efisiensi industri nasional.

Pendapat ini diperkuat oleh Country Director WRI Indonesia, Nirarta Samadhi, yang menekankan pentingnya kepastian kebijakan, akses teknologi, dan pembiayaan bagi dunia usaha. Ia menyebut bahwa fluktuasi harga energi, seperti kenaikan harga minyak Brent 27 persen pada kuartal II 2026, langsung berdampak pada biaya logistik dan produksi, dengan rata-rata kenaikan biaya sebesar 13,25 persen pada dua perusahaan semen terbesar. Oleh karena itu, transisi menuju energi bersih diharapkan menjadi solusi strategis untuk menekan risiko dan membuka peluang pasar baru.