Investasi Swasta Wajib Jangkau Pekebun Rakyat untuk Sawit Berkelanjutan

Kendari, ıNarasikita - Pemerintah Indonesia menekankan pentingnya mengalihkan investasi swasta ke sektor kelapa sawit sebagai langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan bahwa fokus bukan hanya pada ekspansi luas perkebunan, melainkan pada peningkatan kualitas dan efisiensi seluruh rantai nilai industri, mulai dari produksi hingga hilirisasi. Ia menekankan bahwa sektor ini merupakan tulang punggung ekonomi pedesaan, dengan lebih dari 16,8 juta hektare perkebunan yang dikelola, di mana 41 persen di antaranya merupakan milik pekebun rakyat.

Kunci keberhasilan, menurutnya, terletak pada bagaimana modal swasta digunakan—bukan hanya untuk menaikkan output, tetapi juga untuk memberdayakan pekebun sebagai pelaku usaha utama. Ia menyoroti perlunya akses yang lebih luas bagi pekebun terhadap pembiayaan, teknologi, pasar, dan pengetahuan melalui pendekatan investasi yang terintegrasi. “Pertanyaan utama bukan seberapa besar modal yang bisa dikumpulkan, tapi ke mana modal itu mengalir dan hasil apa yang dapat dicapai secara nyata bagi masyarakat,” tegasnya dalam forum internasional di Bangkok.

Untuk mewujudkan hal tersebut, tiga pilar utama disusun. Pertama, memperluas nilai tambah melalui pengembangan produk olahan seperti oleokimia, biomaterial, dan energi berbasis sawit, termasuk B50, green diesel, sustainable aviation fuel, serta pemanfaatan minyak jelantah. Kedua, pemerintah dan lembaga seperti BPDP Kelapa Sawit diminta memainkan peran penopang dengan menyediakan instrumen berbagi risiko, bantuan teknis, serta penyiapan proyek yang menarik bagi pelaku swasta, khususnya untuk peremajaan perkebunan rakyat dan peningkatan ketelusuran rantai pasok.

Ketiga, pekebun rakyat harus diposisikan sebagai mitra strategis dalam model bisnis industri, bukan sekadar pemasok bahan baku. Investasi harus membuka peluang di bidang agribisnis, logistik, pengolahan, layanan digital, dan inovasi teknologi, sehingga mendorong keterampilan, peningkatan kualitas kerja, dan perluasan akses ekonomi. Suahasil menegaskan bahwa keberlanjutan lingkungan bukan penghalang, melainkan prasyarat utama. Sejak Februari 2025, pemerintah telah menertibkan dan mengembalikan 6,2 juta hektare kawasan hutan yang dimanfaatkan secara ilegal, termasuk untuk perkebunan sawit.

Menurutnya, pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan tidak saling bertentangan, melainkan bisa saling mendukung jika dilakukan dengan pendekatan yang tepat. Dengan investasi yang terarah, peningkatan produktivitas, serta penguatan peran pekebun, sektor kelapa sawit dapat menjadi motor pertumbuhan yang berkelanjutan, memberi manfaat ekonomi luas sekaligus menjaga kelestarian alam. “Indonesia berkomitmen menunjukkan bahwa pembangunan dan keberlanjutan bisa berjalan bersama,” pungkasnya.