Israel Didesak Pertanggungjawabkan Pola Pembunuhan Retrospektif di Gaza

Kendari, ıNarasikita - Seorang mantan perwira militer Israel yang kini menjadi tokoh kritis terhadap kebijakan pertahanan negaranya mengungkap model operasional yang menimbulkan kekhawatiran serius terhadap hukum humaniter internasional. Dalam pernyataan terbaru, ia menyebut bahwa tentara Israel secara rutin melakukan penyerangan tanpa identifikasi target sebelumnya, lalu setelah menembak dan membunuh, baru mencari bukti untuk mengaitkan korban dengan kelompok milisi seperti Hamas atau Jihad Islam. Pendekatan ini, menurutnya, merupakan bentuk legitimasi pasca-fakta yang dirancang untuk membenarkan pembunuhan massal.

Praktik tersebut, menurut sumber yang mengidentifikasi diri sebagai mantan anggota kelompok Breaking the Silence, teramati dalam serangan terhadap Kompleks Medis Nasser di Gaza selatan pada 25 Agustus 2025. Serangan itu menewaskan 20 warga, termasuk pasien, tenaga kesehatan, dan awak media. Sama halnya dengan pembunuhan 15 petugas darurat dan pertahanan sipil di kawasan Rafah pada 23 Maret, yang dilindungi oleh hukum internasional. Dalam kedua kasus, pihak militer Israel justru memerlukan waktu untuk menjelaskan tujuan serangan setelah insiden terjadi.

Weiman menjelaskan bahwa proses pencarian alasan dilakukan secara pasca-kejadian, dengan mengumpulkan data korban seperti hubungan keluarga, lokasi tinggal dekat bangunan yang diklaim milik Hamas, atau dugaan penerimaan bantuan dari kelompok tersebut. Ia menekankan bahwa tidak ada mekanisme identifikasi real-time yang digunakan sebelum penembakan, sehingga setiap korban yang tewas dianggap teroris secara otomatis setelah serangan. “Kami menembak dulu, baru kemudian mencari alasan,” ujarnya, menyoroti ironi bahwa peluru tidak memiliki daftar nama teroris sebelum menembus tubuh.

Pola serupa juga diungkap dalam peristiwa demonstrasi Pawai Akbar Kepulangan pada 2018, saat lebih dari 200 warga Palestina tewas di perbatasan Gaza-Israel. Menurutnya, media Israel secara rutin menyebut korban sebagai “teroris” tanpa bukti, bahkan saat korban adalah anak-anak atau warga sipil yang berdemonstrasi damai. Ia menegaskan bahwa sistem ini telah menjadi asumsi internal di lingkungan militer Israel, di mana siapa pun yang tewas akibat serangan dianggap sebagai target militer.

Weiman juga mengkritik penyelidikan internal militer Israel yang, menurutnya, hampir tidak pernah menimbulkan konsekuensi nyata. Sebagian besar hasil penyelidikan hanya menyeret perwira tingkat bawah, sementara pejabat yang mengeluarkan perintah atau menyetujui strategi serangan tetap terhindar dari pertanggungjawaban. Ia menekankan perlunya investigasi menyeluruh terhadap kebijakan tingkat tinggi yang memperbolehkan kerusakan tambahan terhadap warga sipil. Data dari Kementerian Kesehatan Gaza menunjukkan bahwa lebih dari 73.000 warga Palestina tewas dan lebih dari 174.000 terluka sejak Oktober 2023, sebagian besar di antaranya perempuan dan anak-anak.