Jokowi Disebut Dukung Pengalihan Kuota Haji 10 Ribu

Kendari, ıNarasikita - Dalam sidang perkara korupsi haji, nama Presiden Joko Widodo muncul sebagai pihak yang turut menyetujui rencana pengalihan kuota haji sebanyak 10 ribu jemaah. Pernyataan ini disampaikan oleh mantan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, dalam kesaksiannya di pengadilan. Ia menegaskan bahwa keputusan tersebut telah melalui proses konsultasi dan disetujui secara formal oleh kepala negara.

Menurut Muhadjir, pengalihan kuota tersebut dilakukan untuk mendukung program vaksinasi nasional yang sedang digalakkan pemerintah. Ia menjelaskan bahwa alokasi kuota haji yang tidak terpakai pada tahun tertentu dapat dimanfaatkan untuk kepentingan strategis negara, termasuk dalam upaya percepatan imunisasi. Keputusan ini, menurutnya, merupakan bagian dari respons terhadap kondisi darurat kesehatan masyarakat.

Dalam kesaksiannya, Muhadjir menekankan bahwa keputusan pengalihan kuota tidak dilakukan secara sepihak, melainkan melalui mekanisme koordinasi lintas kementerian dan dengan pertimbangan kajian kebijakan. Ia menegaskan bahwa Presiden Jokowi telah memberikan arahan strategis yang mengutamakan kepentingan nasional, termasuk dalam pengelolaan sumber daya yang ada.

Sidang ini turut menjadi perhatian publik karena menyoroti keterlibatan tokoh tinggi dalam kebijakan yang berdampak langsung pada masyarakat, terutama dalam konteks pelayanan publik dan kebijakan kesehatan. Pernyataan Muhadjir menjadi bahan kajian terkait transparansi dan akuntabilitas pengelolaan kuota haji dalam konteks kebijakan nasional yang lebih luas.