Kapolri Mutasi Jabatan Strategis di Korlantas, Aries Syahbudin Pimpin Lalu Lintas

Kendari, ıNarasikita - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto melakukan penataan struktural di jajaran Korps Lalu Lintas Polri melalui surat telegram resmi yang diterbitkan pada 10 Oktober 2026. Surat tersebut dikeluarkan oleh Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia Irjen Dharmapala atas nama Kapolri, mencatat perubahan jabatan penting di tingkat pimpinan. Salah satu perubahan utama adalah penunjukan Brigjen Aries Syahbudin sebagai Kepala Korlantas Polri, menggantikan Irjen Wibowo yang kini menjabat sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama di Sespim Lemdiklat Polri.

Perubahan jabatan lainnya mencakup penempatan Brigjen I Made Agus Prasatya sebagai Direktur Registrasi dan Identifikasi (Dirregident) Korlantas, menggantikan Brigjen Komarudin yang dipindahkan ke posisi Penata Kehumasan Polri Utama TK. II di Divisi Humas. Sementara itu, jabatan Direktur Penegakan Hukum (Dirgakkum) Korlantas kini dijabat oleh Brigjen Budi Indra Dermawan, sebelumnya menjabat Karobindiklat di Lemdiklat Polri. Jabatan Direktur Keamanan dan Keselamatan (Dirkamsel) kini dipegang oleh Brigjen Chiko Ardwiatto, sementara Brigjen Pol Ari Wahyu Widodo, mantan Wakapolda Aceh, dipindahkan sebagai Auditor Kepolisian Utama TK. I di Itwasum Polri.

Dalam keterangan resmi, Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menegaskan bahwa mutasi ini merupakan bagian dari proses pembinaan karier dan penyesuaian kebutuhan organisasi. Ia menekankan bahwa penempatan personel didasarkan pada prinsip meritokrasi, mempertimbangkan kompetensi, kapasitas, rekam jejak, serta integritas individu. Tujuannya adalah memastikan setiap pejabat mampu menjalankan tugas secara profesional dan bertanggung jawab, sekaligus memperkuat efektivitas pelaksanaan tugas kepolisian.

Johnny juga menyampaikan apresiasi kepada pejabat yang telah menjabat, mengingat kontribusi mereka sebagai fondasi bagi perjalanan organisasi. Ia berharap pejabat baru dapat segera beradaptasi dengan lingkungan kerja dan konteks wilayah, menjaga konsistensi program yang telah berjalan, serta meningkatkan kinerja sesuai tugas masing-masing. Semua langkah ini dimaksudkan untuk mendorong pelayanan publik yang lebih responsif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.