Karhutla Mengganas, Pakar Minta Reformasi Laporan Kebijakan

Kendari, ıNarasikita - Kebakaran hutan dan lahan yang melanda berbagai wilayah masih belum berhasil dipadamkan hingga akhir Oktober 2026. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran serius terhadap stabilitas lingkungan dan kesehatan masyarakat, terutama di wilayah rawan musim kemarau. Para ahli menyoroti pentingnya transparansi dalam pelaporan situasi darurat, menyebut bahwa sistem yang tidak akuntabel justru memperparah krisis.

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia menegaskan bahwa keterlambatan penanganan bencana tidak hanya disebabkan oleh faktor teknis, tetapi juga oleh budaya pelaporan yang tidak jujur. Ia mengingatkan para pejabat tinggi di lingkungan pemerintahan agar tidak lagi menjadikan kepuasan atasan sebagai acuan utama dalam menyampaikan data. “Ketika laporan dibuat hanya untuk memuaskan atasan, maka kebijakan yang diambil akan jauh dari realitas,” ujarnya dalam sebuah paparan terkini.

Dalam konteks tersebut, tindakan Presiden Prabowo Subianto mencopot Letjen TNI Suharyanto dari jabatan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dinilai sebagai langkah tegas yang perlu didukung. Keputusan ini dianggap sebagai respons terhadap kegagalan manajemen bencana yang berlarut-larut. Penyegaran kepemimpinan di institusi penanggulangan bencana diharapkan mampu mengubah paradigma kerja dari yang bersifat formalistik menjadi berbasis data dan responsif terhadap kondisi aktual.

Pakar menekankan bahwa penanganan karhutla bukan sekadar urusan teknis, melainkan masalah tata kelola yang mendalam. Ia menyerukan perubahan sistemik dalam komunikasi antarlembaga dan peningkatan kualitas laporan di semua tingkatan. Dengan demikian, kebijakan yang diambil bisa benar-benar menjangkau akar permasalahan dan tidak hanya berhenti pada retorika atau simbolisme.