Kemenhub Alokasikan Rp50 Miliar untuk Penyelesaian Pelabuhan Wanam

Kendari, ıNarasikita - Kementerian Perhubungan menetapkan anggaran sebesar Rp50 miliar pada tahun 2027 untuk melengkapi area darat Pelabuhan Wanam di Papua Selatan. Dana ini merupakan bagian dari program wajib Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan diperuntukkan secara khusus untuk mempercepat pembangunan kawasan swasembada pangan, energi, dan air nasional. Penetapan anggaran ini didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 serta instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2025.

Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Muhammad Masyhud, menegaskan bahwa pelabuhan ini menjadi kunci konektivitas logistik di wilayah Papua Selatan. Dukungan infrastruktur laut di wilayah tersebut menjadi bagian integral dari upaya pemerintah dalam mendorong pembangunan berkelanjutan di kawasan terpencil dengan memperkuat akses distribusi pangan dan energi.

Total pagu anggaran Ditjen Perhubungan Laut tahun 2027 sebesar Rp9,821 triliun, di mana sekitar 86,48 persen atau Rp8,493 triliun dialokasikan untuk kegiatan wajib. Di antaranya mencakup pemeliharaan infrastruktur, layanan keperintisan, keselamatan dan keamanan transportasi laut, serta dukungan operasional kapal negara. Anggaran untuk program infrastruktur konektivitas mencapai Rp7,008 triliun, dengan alokasi terbesar pada transportasi laut sebesar Rp3,718 triliun, termasuk pembangunan dan rehabilitasi fasilitas pelabuhan.

Untuk layanan keperintisan, sebanyak Rp2,061 triliun dialokasikan untuk 107 rute, terdiri dari 30 layanan penugasan dan 77 layanan swasta. Selain itu, Rp765,56 miliar disiapkan untuk keselamatan dan keamanan, termasuk pemeliharaan menara suar, peralatan SAR, kapal patroli, serta pengadaan peralatan navigasi. Sementara itu, pemeliharaan keselamatan dan keamanan lainnya dibiayai dengan dana Rp308,66 miliar.

Pagu anggaran 2027 yang ditetapkan sebesar Rp9,821 triliun merupakan hasil penyesuaian dari kebutuhan awal sebesar Rp16,646 triliun. Pemenuhan pagu terhadap kebutuhan tahun 2025 dan 2026 masing-masing hanya mencapai 54 persen dan 61 persen, sementara pada 2027 pagu yang tersedia setara 58 persen dari kebutuhan. Penyesuaian juga dilakukan pada pendanaan pinjaman luar negeri, khususnya untuk kegiatan Aids to Navigation dan Patimban, yang disesuaikan dari Rp2,887 triliun menjadi Rp1,658 triliun.