Abu Vulkanik Anak Krakatau Ganggu Ekonomi, Pemerintah Diminta Segera Respons

Kendari, ıNarasikita - Erupsi Gunung Anak Krakatau pada Sabtu (5/9) pagi menimbulkan awan abu vulkanik yang menyebar hingga ke wilayah Banten, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Sumatera Selatan. Dampaknya tidak hanya terbatas pada keamanan penerbangan, tetapi juga menyebabkan pembatalan sebanyak 2.961 penerbangan hingga 7 September, mengganggu pergerakan lebih dari 341 ribu penumpang. Penutupan ruang udara berdampak langsung pada konektivitas antarwilayah, khususnya di daerah yang sangat bergantung pada transportasi udara sebagai jalur utama.

Sejumlah sektor ekonomi terdampak langsung, terutama pariwisata dan usaha mikro kecil menengah (UMKM) di destinasi wisata. Karena pembatalan perjalanan, tingkat hunian hotel turun drastis, permintaan makanan dan transportasi wisata merosot, serta pekerja harian kehilangan pendapatan harian. Ekonom Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, menekankan bahwa sektor dengan biaya tetap tinggi namun bergantung pada arus kas harian paling rentan mengalami krisis likuiditas meski hanya gangguan singkat.

Dari sisi logistik, penutupan ruang udara memaksa perubahan rute pengiriman, menambah waktu tempuh, dan meningkatkan biaya penyimpanan. Komoditas sensitif seperti obat-obatan, bahan baku industri, dan kiriman ekspres terganggu secara signifikan. Meskipun gangguan beberapa hari masih bisa ditangani dengan stok cadangan, jika berlangsung lebih lama, usaha kecil yang minim kapasitas logistik akan mengalami tekanan besar, bahkan bisa terpaksa tutup.

Kerusakan ekonomi tidak hanya terlihat dari kerusakan aset, tetapi juga dari hilangnya pendapatan masyarakat, terutama pekerja informal seperti pengemudi, pedagang kecil, pemandu wisata, dan nelayan wisata. Mereka tetap harus menanggung cicilan, sewa, dan kebutuhan pokok meski tidak ada pendapatan. Inflasi nasional belum terpicu secara langsung, tetapi risiko kenaikan harga lokal, terutama untuk pangan segar dan barang bernilai tinggi, perlu diwaspadai.

Untuk mencegah dampak meluas, diperlukan respons terkoordinasi antara lembaga teknis, maskapai, pelabuhan, dan pemerintah daerah. Pemerintah perlu memperkuat sistem peringatan dini, menyediakan rute alternatif, serta memberikan bantuan sementara yang terarah bagi pelaku usaha dan pekerja terdampak. Keberhasilan bukan diukur dari kembali dibukanya bandara, melainkan seberapa cepat arus manusia, barang, dan kepercayaan ekonomi pulih tanpa menimbulkan beban fiskal jangka panjang.